TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara, Dony Oskaria, mengatakan, pelibatan tokoh tokoh global di dewan penasihat Danantara diharapkan dapat memberikan masukan sesuai dengan kemampuannya di bidang investment, risk management, dan lainnya.

"Diharapkan tentu expertise-nya tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini," kata Dony Oskaria usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu, 5 Maret 2025.

Dony mengatakan, susunan jajaran pengurus lengkap Danantara akan diumumkan pekan depan yang mencakup dewan pengawas dan dewan penasihat.

Dia menyebutkan, nantinya figur-figur global akan ditempatkan di Dewan Penasihat. Sementara untuk dewan pengawas berasal dari dalam negeri dan sebagian telah diumumkan.

Adanya Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas tersebut kata dia menunjukkan bahwa Danantara dijalankan dengan sangat hati hati.

"Karena itu yang bergabung juga profesional, yang punya niat baik. Kalau enggak mereka takut kan melihat pengawasnya segitu banyak. Jadi ini satu garansi juga buat masyarakat bahwa tata kelola daripada Danantara ini menjadi prioritas bagi kita," katanya.

Terkait rumor masuknya seorang konglomerat asal China dalam jajaran Dewan Penasihat, Dony menegaskan bahwa hal tersebut merupakan gosip.

"Itu saya belum tahu, ya itu mungkin gosip-gosip ya," katanya.

Menanggapi pembentukan Danantara ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Telisa Aulia Falianty mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam mengelola APBN pasca pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, pembentukan Danantara akan berdampak serius pada pengeluaran jangka pendek yang akan mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam postur APBN.

"Seluruh pemerintah sekarang kan udah dividen nya dikasih ke danantara seperti itu, jadi ini kan mengurangi PNBP gitu, karena itu mungkin hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan supaya menjaga APBN kita tetap dan tidak mengganggu tadi, program-program untuk rakyat," kata Telisa dalam Wawancara Khusus bersama Tribunnews, dikutip Senin (3/3/2025).

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga penerimaan negara agar setoran PNBP tetap baik. Penerimaan pajak juga perlu didorong dengan kondisi daya beli masyarakat yang masih melemah.

Dia juga memprediksi penerimaan pajak tahun ini akan turun di bawah yang ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun atau naik 13,9 persen jika dibandingkan dengan outlook 2024

"Cash Pemerintah dan penerimaannya harus dijaga karena kan ini PPN enggak jadi naik kan kemarin. Jadi ada kehilangan penerimaan juga yang tadinya diproyeksikan. Nah sedangkan pengeluaran banyak banget nih," ucap dia.

"Kemudian dari pajaknya seperti apa dengan kondisi daya beli masyarakat yang melemah dan sebagainya, penerimaan pajak kan itu bisa, ada kemungkinan saya tidak berharap seperti itu, tapi ada kemungkinan bisa agak sedikit di bawah target karena tadi cortexnya belum berjalan," sambungnya.

Telisa berharap Kementerian Keuangan bisa mengantisipasi dampak dari pembentukan Danantara. Meskipun untuk jangka panjang, Danantara ini diyakini akan membantu APBN.