TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dalam kondisi prudent dan sustainable.

Seluruh program yang menjadi konsen Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan APBN tetap masih bisa dilaksanakan.

"Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada," tutur Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Selanjutnya, program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Selain itu, program pendidikan, subsidi sudah terpetakan dalam anggaran APBN.

Baca juga: Airlangga dan Sri Mulyani Sambangi Istana Lapor Soal Pembahasan APBN 2026 Kepada Presiden Prabowo

Sri Mulyani menyebut, Presiden memang punya banyak program tapi semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable.

"Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para ISE dan yang lain-lain untuk juga membantu," ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, postur dari APBN Indonesia sampai dengan akhir Maret sudah dalam situasi yang cukup baik.

"Kemarin menunda melakukan press conference karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan ter dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off, sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market kami melakukan presentasi," jelasnya.

Pada bulan Maret penerimaan pajak bruto Indonesia sudah kembali ke tren positif. Yang tadinya pertumbuhannya minus 13 persen pada bulan Januari dan Februari minus 4 persen, Maret sudah tumbuh positif 9,1 persen.

"Saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan," ucap Menkeu.