Kepala BKPM Gandeng Kapolri Minta Preman dan Ormas Penganggu Investasi Ditumpas

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani bakal menggandeng pihak kepolisian untuk mengatasi aksi premanisme yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

Baca juga: Anggota DPR: Tangkap dan Penjarakan Ormas yang Ganggu Pabrik BYD di Subang

Hal tersebut menyusul kabar aksi organisasi masyarakat (Ormas) yang mengganggu pembangunan pabrik perusahaan otomotif asal China yakni BYD di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini (premanisme) jangan terjadilah begitu. Karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk," kata Rosan di Kantor BKPM, Selasa (29/4/2025).

Rosan menegaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turut serta memantau aktivitas pembangunan pabrik di kawasan industri agar hal tersebut tidak terulang lagi. Terlebih, sudah ada investor yang mengadukan gangguan ini kepada pemerintah.

"Jadi kami pun benar-benar memantau langsung. Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga koordinasi langsung baik dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," jelas Rosan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa persoalan perusahaan otomotif asal China, BYD, dengan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu mereka telah selesai.

Baca juga: Respons Natalius Pigai soal Wacana Revisi UU Ormas: Fokus pada Pengaturan, Bukan Pembatasan

Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan mendapatkan gangguan dari ormas. Faisol mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BYD mengenai hal ini.

"Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," kata Faisol ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Menurut dia, gangguan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas praktik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

"Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar," lanjut Eddy.

Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di tahun 2026.

Baca juga: Ekspor Mobil BYD Naik 187 Persen di Februari 2025

Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vin​Fast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.