Menurutnya, dengan peningkatan intensitas kawasan sekitar transportasi publik, pemerintah bisa mengarahkan pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Perumnas yang telah membangun kawasan TOD di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, pendekatan pembangunan ini, kata dia, masih sangat terbatas secara geografis.

“Salah satu kesulitannya, Perumnas biasanya hanya membangun di atas lahan yang mereka atau mitranya kuasai, seperti milik KAI. Padahal, kawasan TOD itu seharusnya mencakup radius 400 hingga 500 meter dari stasiun. Artinya, harus ada koneksi dengan kawasan di luar lahan milik KAI,” paparnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah daerah turut aktif berkolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan di sekitar kawasan TOD untuk menciptakan integrasi yang menyeluruh.

“Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka TOD bisa menjadi pengungkit pembangunan kota yang manusiawi, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata Sibarani.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati menjelaskan, pengembangan TOD di perkotaan memerlukan penanganan yang terintegrasi serta kolaborasi erat antar stakeholder, mengingat implementasinya berkaitan dengan pembangunan di lahan strategis dan infrastruktur yang terintegrasi. 

Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah untuk mendorong proyek-proyek TOD seperti ini sangat dibutuhkan guna keberkelanjutan ke depannya.

Tambok menekankan, Perumnas terus mendorong model kemitraan yang adaptif, agar TOD tidak hanya menjadi proyek hunian, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang berdaya saing dan inklusif.