TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa para buruh yang semula akan dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025, di Istana dan DPR RI batal dilaksanakan.

Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, aksi batal dilaksanakan setelah buruh berdiskusi secara panjang bersama pemerintah dan DPR RI. Mereka akan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

"Dengan demikian, aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Baca juga: 4 Tuntutan Buruh dan Pensiunan PT Pos Indonesia Saat Aksi di Istana dan DPR RI 3 Juni

Semula, ada empat tuntutan yang dilayangkan para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB).

Pertama, tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia. 

Kedua, angkat perbudakan Mitra Pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia. 

Ketiga, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan. 

Keempat, stop PHK dan hapus outsorcing.

Said Iqbal mengatakan rencana kesepakatan terhadap keempat isu tersebut akan dibahas pada Kamis, 5 Juni 2025.

Terkait dengan isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, Said Iqbal mengatakan telah disepakati pada 5 Juni 2025 akan dilakukan pertemuan dan perundingan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama.

"Sementara itu, untuk dua isu lainnya disepakati akan dibahas pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juni 2025, bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan pimpinan DPR RI," ujar Said Iqbal.

Ia menyatakan buruh berharap akan ada hasil kesepakatan bersama atas keempat isu tersebut, khususnya mengenai pensiunan dan Mitra PT Pos Indonesia, dalam diskusi dan perundingan yang akan dilaksanakan pada Kamis mendatang.