Selain itu, Deddy juga menekankan pentingnya masyarakat berpartisipasi aktif membantu pelaksanaan penertiban truk ODOL dimanapun terjadi. 

Baca juga: Bappenas: Butuh 7 hingga 10 Tahun untuk Terapkan Zero ODOL Secara Penuh

"Mengingat jumlah personel kepolisian sangat terbatas untuk penegakan hukum truk ODOL di jalan, maka perlunya perencanaan jangka menengah," ucap Deddy.

Perencanaan tersebut adalah perlunya revisi regulasi agar Dinas Perhubungan dapat diberikan wewenang melakukan penilangan kembali khusus angkutan umum orang dan barang seperti pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Tahun 1992.

Menurutnya, penting ada skenario pengembangan perkonomian, khusus angkutan logistik berat dipaksa dengan regulasi untuk menggunakan moda kereta api.

"Jika dengan angkutan kereta api maka akan menekan resiko pelanggaran truk ODOL di jalan," kata Deddy.