TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengedepankan langkah intensifikasi sekaligus ekstensifikasi untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio tahun 2025.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sebagai respons terhadap strategi DJP dimasa kepemimpinannya.

Bimo juga menyebut, langkah tersebut sejalan dengan Undang-undang yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Beberapa kerangka regulasi yang terkait dengan memanjakan sektor transaksi digital itu sudah kami selesaikan dan nanti akan kami sampaikan secara detail kepada teman-teman," kata Bimo di acara Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Bimo menegaskan, perbaikan proses bisnis utama di sistem Coretax dinilai sudah menunjukan hal yang positif. Dia bilang, registrasi dan pembayaran di sistem Coretax sudah sangat stabil. 

"Kemudian yang sedang kami sempurnakan ini terkait dengan penampilan SPT dan pelayanan," jelas dia.

Selain itu, Bimo mengatakan DJP berkomitmen mengakselerasi harmonisasi kebijakan perpajakan semakin terarah dan terukur.

Pihaknya juga akan mengevaluasi sektor-sektor yang memiliki kinerja bagus dan berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara dalam APBN serta penguatan human capital yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Baca juga: Kontroversi Pengangkatan Dirjen Bea Cukai dan Pajak, Sri Mulyani: Berikan Waktu untuk Belajar 

"Itu akan kami review kembali. Beberapa sektor yang kinerjanya memang bagus, komunitas, kami akan review sesuai dengan arah ibu Menkeu untuk melihat apakah kebijakan yang kita terapkan untuk sektor tersebut sudah cukup mengoptimalisasikan penerimaan," jelas dia.