Ia menjelaskan bahwa dari berbagai diskusi dengan pengembang dan peneliti, diketahui bahwa komponen terbesar dari harga rumah adalah tanah, diikuti oleh perizinan.

"Tanah adalah isu utama jika kita bicara perumahan dan kebijakan perumahan sosial," kata Fahri.

"Konsumsi lahan meningkat pesat, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa, sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Harga tanah meningkat setiap tahun. Kalau dua hal ini bisa kita tangani, maka kita bisa menekan hingga 50 persen dari harga rumah," jelasnya.

Fahri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersaing dengan pasar dalam urusan tanah, melainkan menjadi fasilitator agar masyarakat dapat mengakses hunian dengan harga terjangkau.

Sementara itu, sektor konstruksi dan teknologi pembangunan bisa dibiarkan berkembang secara kompetitif oleh swasta.