TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan POM dan otoritas farmasi Sudan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Kamis (3/7/2025) di kantor BPOM RI, Salemba, Jakarta.

MoU berisi kesepakatan memperkuat pengawasan obat, makanan dan kosmetik diantara kedua negara serta membuka peluang pasarnya.

Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali mewakili NMPB Sudan.

"Indonesia ingin mengembangkan sayap usaha ke pasar Afrika. Indonesia memiliki 30 ribu tanaman herbal, ini sumber bahan baku obat. Ada juga obat asli Indonesia dari ramuan-ramuan. Kosmetik hingga produk farmasi," kata dia.

Taruna mengatakan, Sudan merupakan negara di Afrika yang memiliki jumlah penduduk besar yakni 45 juta orang.

Sehingga obat, makanan, hingga suplemen herbal yang sudah disahkan oleh Badan POM masuk ke Sudan tidak lagi diseleksi.

"Indonesia bisa mendapat tambahan pasar 45 juta. Itu potensi ekonomi yang didapat Indonesia besar, dengan demikian Indonesia akan meningkatkan obat herbal berstandar itu menjadi fitofarmaka," ungkap Taruna.

Dalam kolaborasi ini juga ada penguatan kapasitas regulator melalui pelatihan dan pertukaran keahlian.

Pelatihan bagi otoritas Sudan oleh Badan POM akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati mencakup pertukaran informasi, praktik terbaik (best practices), dan keahlian terkait standar, pedoman, dan regulasi di bidang pengawasan produk. 

Baca juga: Kemenperin Optimistis Industri Mamin Kuasai Produk Halal di Pasar Global

Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali mengamini peluang besar bagi sektor swasta Indonesia itu, khususnya untuk obat halal.

 "Kami ingin melihat produk Indonesia hadir di Sudan dan kami ingin melihat hubungan ekonomi yang semakin kuat antara Sudan dan Indonesia, baik di bidang strategis ini maupun bidang lainnya," tambahnya.