"Demikian juga dengan sektor elektronik, farmasi, dan produk-produk lainnya, industri domestik harus menghadapi tantangan persaingan harga yang tajam," ujar Josua.

Pelemahan Industri Dalam Negeri

Josua mengatakan, risiko terbesar dari kondisi ini adalah terjadinya pelemahan pada industri dalam negeri dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor produk-produk tertentu dari AS.

Ketergantungan ini dinilai bisa berbahaya dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi domestik.

Maka dari itu, meskipun pemerintah menyebut bahwa sebagian besar impor adalah berupa bahan baku atau barang modal yang bisa digunakan untuk memperkuat produksi domestik, dampak negatif terhadap produsen dalam negeri perlu diantisipasi secara serius.

Guna meredam dampak tersebut, industri dalam negeri disarankan mengambil langkah-langkah antisipasi strategis.

Di antaranya dengan meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu produk, dan mempercepat hilirisasi produk agar nilai tambah lebih besar.

Industri dalam negeri juga perlu memperluas kolaborasi strategis melalui joint ventures dengan perusahaan asing untuk transfer teknologi.

Pemerintah pun disarankan untuk menyediakan langkah-langkah pengamanan seperti penerapan safeguard atau bea masuk anti-dumping.

Langkah pengamanan tersebut perlu diambil jika terjadi lonjakan impor yang ekstrem dan mengancam kelangsungan industri lokal strategis.

"Dalam jangka pendek, kesepakatan ini dianggap memberikan keuntungan bagi konsumen dan beberapa industri pengguna bahan baku," ucap Josua.

"Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memonitor dampak negatifnya secara ketat dan bersiap untuk negosiasi ulang guna memastikan keseimbangan manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi ekonomi nasional," jelasnya.