Menurutnya bagaimanapun juga, ambiguitas dalam standarisasi dan proses pensiun dini personel harus diakhiri guna memelihara moralitas prajurit. 

Dalam konteks ini, kata dia, penyederhanaan dan transparansi mekanisme pemisahan dan penyaluran prajurit menjadi kunci untuk ditinjau ulang.

Pembaruan itu menurut Anton juga penting untuk menjaga kepercayaan dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap TNI.

Baca juga: Jenderal TNI Aktif Ditunjuk Lagi Jadi Dirut Bulog, Menhan: Harus Pensiun Dulu!

"Penting untuk diingat, berlarutnya proses pensiun dini prajurit yang duduk di jabatan sipil justru dapat membuka ruang untuk melemahkan posisi pemerintah dalam konteks uji materi di MK," ungkap Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (9/7/2025).

"Dengan kata lain, pengabaian terhadap semangat kepatuhan atas UU TNI memiliki potensi menjadi bumerang dan menjadi fakta yang memvalidasi materi gugatan dalam persidangan," pungkasnya.