TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mempertahankan kinerjanya dalam membangkitkan ekonomi nasional.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, pemerintah menjawab pesimisme para ekonom dengan capaian positif di kuartal II. Bahkan, angka 5,12 persen melebihi ekspektasi pasar.

"Saya membaca hampir semua ekonom memproyeksi ekonomi kita di kuartal II di bawah 5 persen. Namun, Pemerintah bisa membuktikan bahwa proyeksi itu meleset jauh," ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dia menilai pemerintah bereaksi cepat memperbaiki kinerja perekonomian kuartal I melalui belanja Pemerintah. 

Data menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah sangat signifikan, dari minus 2,9 persen menjadi minus 0,33 persen.

Begitu juga investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dari yang hanya 2,12 persen di kuartal I menjadi 6,98 persen. 

"Jika kedua sektor ini terus didorong, sudah pasti ekonomi kita akan lebih baik kuartal selanjutnya," kata Akbar.

Paket stimulus ekonomi juga mampu memainkan perannya dengan baik. Jika di kuartal I minus 4,89 persen, konsumsi rumah tangga di kuartal II mampu melesat hingga 2,64 persen. Ekspor juga naik hingga 10,67 persen.

Hanya saja, Akbar menghitung secara komulatif pertumbuhan ekonomi di semester I baru menyentuh angka 4,99 persen. 

Meski dirinya tetap bersyukur pemulihan ekonomi Indonesia jauh lebih cepat di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: Bazar UMKM Warnai Rakerda BPC HIPMI Jakarta Barat

"Capaian ini membuat dunia usaha lebih optimis. Harapan kami, pemerintah mampu mempertahankan kinerja apiknya, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini mampu di atas 5 persen," pinta Akbar.

Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha harus meningkatkan sinergitas dalam mengarungi ketidakpastian global dan kondisi geopolitik yang belum menentu. Terlebih, Kamis (7/8/2025) Indonesia harus menjalankan kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS).

Akbar mengatakan, Hipmi mendukung Pemerintah yang terus berupaya menurunkan tarif yang dipatok Presiden AS Donald Trump. Harapannya, tarif 19 persen masih bisa diturunkan. Setidaknya, menjadi yang terendah di ASEAN.

Baca juga: Hipmi Jaya Minta Pemprov DKI Jakarta Kaji Ulang Pajak Olahraga

Sejumlah negara ASEAN mendapat tarif resiprokal yang beragam. Indonesia bersama Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Filipina mendapat tarif 19 persen. Kemudian Vietnam 20 persen, Brunei Darussalam 25 persen. Sedangkan Myanmar dan Laos paling tinggi, yakni 40 persen.

Akbar memprediksi, jika pemerintah bisa kembali menurunkan tarif, investasi di Tanah Air akan terus mengalir. Mengingat, dengan kondisi tersebut, investor akan mencari negara yang mampu membuat barang-barangnya menjadi kompetitif di pasar global, khususnya Negeri Paman Sam.