TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merekap data capaian Program 3 Juta Rumah.

Langkah ini terinspirasi dari pendekatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengelola data inflasi di daerah dengan menggandeng BPS.

"Mulai Agustus akhir, kinerja kementerian kami akan dinilai apa adanya oleh BPS," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Pertama Sepanjang Sejarah, RI Bakal Miliki KUR Perumahan, Lebih dari Rp 100 T Disiapkan

BPS akan melaporkan data capaian Program 3 Juta Rumah yang mencakup jumlah unit dibangun dan yang direnovasi.

Data-data itu di antaranya akan berasal dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk jumlah rumah yang dibangun.

Lalu, ada juga data dari dua BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

Data dari SMF dan PNM terkait dengan jumlah rumah yang direnovasi, dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Baca juga: Pengembangan Hunian Vertikal yang Layak dan Terjangkau di Perkotaan Tekan Backlog Perumahan

Sebagai informasi, berdasarkan catatan BP Tapera, realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi sejak 20 Oktober 2024 hingga 25 Juni 2025 sebesar 150.350 unit. Nilai total pembiayaan mencapai Rp 18,64 triliun.

Penerima terbesar berasal dari sektor swasta sebanyak 115.541 unit, wiraswasta 19.011 unit, PNS 8.803 unit, TNI/Polri 2.998 unit, dan kategori lainnya 3.997 unit.

Sementara itu, capaian pada Januari-Juli 2025 tercatat sebesar 137.015 unit rumah subsidi dengan total nilai yang disalurkan mencapai Rp 17 triliun.