TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa selama ini Kementerian PU belum pernah secara khusus menghitung Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

ICOR merupakan rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi.

ICOR disebut sebagai tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana pembangunan di negeri berjalan dengan efektif atau tidak.

Kementerian PU menargetkan agar angka ICOR Indonesia bisa ditekan di bawah enam.

Baca juga: Tak Ada Pembangunan Infrastruktur di Agenda Prioritas Prabowo 2026, Begini Respons Menteri PU

Sebab, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan cenderung mahal, tetapi tidak menghasilkan output yang sepadan.

"Ini adalah hal baru karena belum pernah kami selama ini spesifik mengukur ICOR. Ini adalah kali pertama kami akan melakukan pengukuran itu," kata Dody di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Dody pun menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk menghitung ICOR.

Menurut Dody, hanya BPS yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk melakukan penghitungan ICOR secara akurat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa ICOR adalah salah satu indikator penting yang menunjukkan seberapa efisien investasi.

"ICOR ini tentunya merupakan salah satu ukuran dari seberapa efisien investasi yang dilakukan di dalam perekonomian, terutama di bidang pekerjaan umum," ujar Amalia.

Ia mengatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil hitungan, BPS akan disuplai data-data realisasi proyek berdasarkan wilayah dan berdasarkan juga jenis dari proyek itu secara bulanan.

Data yang terkumpul akan digunakan untuk menghitung ICOR secara periodik setiap tahun.

"Jadi tentunya untuk menghitung ICOR kita juga memerlukan data yang lengkap," ucap Amalia.

"Nah, ini yang nanti kita kerja sama bagaimana pertukaran data antara BPS dengan Kementerian PU, termasuk perhitungan ICOR di dalamnya," jelasnya.