Dari sektor korporasi, Tracy Tania, Head of Legal Danantara Asset Management, menyoroti peran strategis BP Danantara dalam mendukung restrukturisasi aset BUMN.

Sementara itu, Dr. Teddy Anggoro, pakar hukum sekaligus Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Amandemen UU Kepailitan, menawarkan gagasan reformasi hukum, termasuk perbandingan pengaturan kepailitan BUMN di negara lain.

Ia menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar BUMN tetap mampu menjalankan amanat konstitusi tanpa tersandera masalah utang.

Sexio Yuni Noor Sidqi dalam paparannya juga berbagi pengalaman praktik langsung menangani kasus kepailitan yang melibatkan entitas besar, termasuk BUMN. 

Ia menekankan bahwa tanpa solusi hukum yang konkret, banyak BUMN berpotensi kehilangan peran strategis hanya karena masalah tata kelola dan pembiayaan.

Bagi FKP IKA UII, pelantikan dan seminar nasional ini bukan sekadar seremoni, melainkan pijakan awal untuk membawa gagasan hukum ke ruang publik. 

Organisasi ini bertekad menjadi mitra strategis negara dalam memperkuat tata kelola BUMN, melindungi aset negara, serta mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara sebuah badan pengelola investasi nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. 

Tujuan utamanya adalah untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset-aset negara secara efisien dan strategis, agar bisa menjadi kekuatan ekonomi masa depan Indonesia.