TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ESDM.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Pertama, ada Ahmad Erani Yustika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden, kini menduduki posisi Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Kedua, ada Irjen Pol Yudhiawan yang merupakan perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri, kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.

Baca juga: Bahlil Sebut Perusahaan Geothermal yang Melantai di Bursa, Harga Sahamnya Naik Berkali Lipat

Selain dua nama baru, ada satu anak buah Bahlil yang berpindah posisi, yaitu Jisman Hutajulu.

Jisman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kini ditujukan menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang sebelumnya, Dadan Kusdiana, kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam arahannya, Bahlil menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik untuk segera menjalankan tugas sesuai target kinerja Kementerian ESDM.

"Kita memiliki pekerjaan yang besar dan kita harus mampu menargetkan apa yang menjadi KPI (key performance indicator) kita di Kementerian ESDM yang diberikan oleh Presiden yakni peningkatkan lifting, hilirisasi, kemudian penataan tambang-tambang," kata Bahlil dalam keterangan tertulis pada Rabu ini.

Khusus untuk Erani, ia minta untuk segera dilakukan koordinasi langkah-langkah cepat, khususnya dalam hal hilirisasi.

Sementara itu, Bahlil menekankan pada Yudhiawan mengenai pentingnya penertiban tambang ilegal.

Menurut Bahlil, Yudhi memiliki rekam jejak yang cukup luar biasa.

Yudhi disebut lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pernah menjadi Kapolda di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Menteri Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Bisa Berkolaborasi dengan Pertamina untuk Impor BBM

"Saya meminta untuk berkolaborasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum dalam rangka penanganan persoalan tambang dan migas yang harus segera diselesaikan," ujar Bahlil.