Alihkan subsidi komoditas ke subsidi langsung berbasis penerima manfaat dengan memanfaatkan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN).

Gunakan penghematan subsidi untuk investasi jaringan listrik mikro dan off-grid berbasis komunitas di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

2. Tata Kelola dan Regulasi

Pisahkan peran regulator dan operator bisnis energi untuk menciptakan transparansi dan menarik kepercayaan investor.

Bentuk Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden, dengan dasar hukum yang kuat agar koordinasi lintas lembaga tidak tumpang tindih.

Perluas penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke sektor industri dan transportasi, diselaraskan dengan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET).

3. Komitmen Jangka Panjang dan Investasi Teknologi

Perkuat komitmen dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar sejalan dengan visi 100% energi terbarukan pada 2040 atau lebih cepat.

Dorong investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi bersih — mulai dari baterai kendaraan listrik, hidrogen hijau, hingga amonia sebagai bahan bakar alternatif.

4. Standar Lingkungan dan Keadilan Sosial

Terapkan standar ESG ketat dalam strategi hilirisasi mineral kritis agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Integrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta Just Transition Frameworkuntuk memastikan transisi energi berjalan adil dan inklusif, tanpa meninggalkan pekerja dan kelompok rentan.