Hashim Djojohadikusumo Bongkar Masalah Besar Hilirisasi di Indonesia

Ringkasan Berita:

• Hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah penting menambah nilai tambah kekayaan Indonesia.
• Investasi besar pada pendidikan dan riset belum sepenuhnya efektif, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN.
• Digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran sebagai langkah penting untuk menarik aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam sistem formal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Hilirisasi sumber daya alam selama ini dipandang sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Namun, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa strategi tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembenahan sistem negara secara menyeluruh.

Baca juga: Strategi Hilirisasi Industri Diyakini Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia mulai dari sektor mineral, pertanian, hingga sumber daya kelautan seperti rumput laut dan padang lamun baru akan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan nasional jika dikelola bersama peningkatan kualitas pendidikan, riset, serta tata kelola ekonomi yang lebih efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat peluncuran buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID, Dani Amrul Ichdan, belum lama ini. Hashim menilai tema yang diangkat dalam buku tersebut sangat relevan dengan tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Hilirisasi itu intinya menambah nilai tambah. Tapi selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Dan terus terang, kualitas SDM kita masih tertinggal jauh,” ujar Hashim, Senin(15/12/2025).

Ia menyoroti posisi Indonesia dalam berbagai peringkat pendidikan internasional, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA), yang masih berada di papan bawah. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa investasi besar di sektor pendidikan belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan, meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN.

Hashim juga menekankan rendahnya belanja riset dan pengembangan (R&D) Indonesia yang masih berada di kisaran 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai tertinggal jauh dibandingkan negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi berbasis inovasi.

Untuk menggambarkan dampak kualitas manusia terhadap kemajuan ekonomi, Hashim membandingkan perjalanan Indonesia dengan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 1960 ekonomi Indonesia masih berada di atas Korea Selatan. Namun saat ini, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar sepersepuluh dari Korea Selatan.

“Korea Selatan hampir tidak punya sumber daya alam. Tapi manusianya unggul. Itu sebabnya mereka bisa melompat jauh, sementara kita tertinggal,” katanya.

Baca juga: Genjot Hilirisasi, Stania Ekspor Perdana 5 Ton Timah Solder ke India

Selain persoalan kualitas sumber daya manusia, Hashim juga menyoroti lemahnya sistem penerimaan negara. Rasio penerimaan pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap PDB masih stagnan di kisaran 9 hingga 10 persen dalam satu dekade terakhir.

Menurutnya, peningkatan rasio penerimaan negara sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fiskal nasional. Ia mencontohkan bahwa tambahan enam persen dari PDB setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun, yang seharusnya mampu menekan defisit anggaran, bahkan menciptakan surplus.

Hashim juga mengungkap besarnya ekonomi abu-abu atau aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, ekonomi tidak tercatat di Indonesia mencapai sekitar 35 persen dari total aktivitas ekonomi nasional, sehingga potensi penerimaan negara banyak yang hilang.

Ia menilai digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran menjadi langkah penting untuk menarik aktivitas ekonomi tersebut masuk ke dalam sistem formal. Dengan demikian, basis pajak dapat diperluas tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Dalam konteks tersebut, Hashim menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan angka resmi yang tercatat saat ini. Jika kualitas sumber daya manusia, tata kelola penerimaan negara, serta sistem ekonomi dapat dibenahi secara konsisten, Indonesia berpeluang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan benar-benar naik kelas.

Baca juga: Kerja Sama Internasional Dorong Hilirisasi dan Ekspansi Pasar Nikel