Ringkasan Berita:

• Koperasi dinilai punya kapasitas menjadi sistem fiskal mikro yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik.
• Konteks global: Di tengah arus kapitalisme, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, adil, dan berpihak pada rakyat.
• Pengamat menilai Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, tetapi simbol demokrasi ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koperasi dinilai memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik.

Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.

Pengamat ekonomi dari Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebut Koperasi Merah Putih yang digarap pemerintah bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi.

Koperasi Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang diluncurkan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama.

Program ini resmi dicanangkan pada Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target lebih dari 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Namun, Deni mencatat sejumlah tantangan yang kerap mengganjal penguatan koperasi di Indonesia.

"Misalnya, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. Terlebih lagi tidak adanya dukungan," katanya, Kamis (18/12/2025).

Baca juga: Koperasi Kini Bisa Kelola Tambang, LPDB Siap Berikan Dukungan Dana Bergulir

Hal itu, menurut Deni, yang membuat koperasi hingga hari ini masih berjalan di pinggir jalan pembangunan.

Ia mendorong Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk lebih memberikan dukungan kepada koperasi.

Jika itu terjadi, kata Deni, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas akan benar-benar terwujud.

"Kebijakan Pro-Koperasi adalah langkah yang tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.

Baca juga: Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Deni membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.