Ringkasan Berita:

• Potensi pergerakan masyarakat, pada masa libur Nataru tahun ini, diperkirakan akan mencapai sekitar 119,5 juta orang.
• Pergerakan dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan mudik ke kampung halaman serta oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi dan berwisata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/12/2025). 

Menhub Dudy menyampaikan, posko ini akan menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu.

"Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat, pada masa libur Nataru tahun ini, diperkirakan akan mencapai sekitar 119,5 juta orang," ucap Dudy dalam keterangannya, dikutip Jumat (19/12/2025).

"Untuk itu, pemerintah membentuk Posko Pusat Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, serta koordinasi transportasi nasional selama periode tersebut," imbuhnya.

Menurut Menhub Dudy, pergerakan pada masa libur Nataru selain dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan ke kampung halaman, juga dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi, berwisata dan beristirahat. 

Menhub optimis, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, pergerakan masyarakat selama periode ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. 

"Keselamatan dan kelancaran transportasi bukan sekadar menunggu kondisi, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, dan koordinasi yang disiplin dan berkesinambungan," jelas dia.

Baca juga: Jadwal dan Lokasi Contra Flow Periode Libur Nataru 2025/2026

Posko Nataru ini dibuka selama 24 jam dan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. 

Selain Kementerian Perhubungan, instansi lain yang mengisi posko terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu juga turut bergabung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KCIC, PT PELNI (Persero), PT. Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI dan ORARI.