Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyiapkan program restarting untuk membantu industri kecil yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
• Dampak bencana terhadap sektor industri tidak hanya kerusakan fisik fasilitas produksi, tetapi juga gangguan sistemik pada rantai pasok dan logistik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan program restarting untuk membantu industri kecil yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Sumatera Utara terdapat 3.520 industri kecil, 115 industri menengah dan 490 industri besar.

Sementara itu, di Sumatera Barat terdapat 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar, sedangkan di Aceh ada 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.

"Dari hasil laporan yang kami himpun hingga 30 Desember 2025, dampak paling besar pada sektor IKM terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak, diikuti Sumatera Barat sebanyak 367 industri dan Sumatera Utara sebanyak 52 industri," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dikutip Jumat (2/1/2026).

Industri lain yang turut terdampak adalah agro, ILMATE, serta industri kimia, farmasi dan tekstil.

Agus menjelaskan, dampak bencana terhadap sektor industri tidak hanya kerusakan fisik fasilitas produksi, tetapi juga gangguan sistemik pada rantai pasok dan logistik.

Terputusnya akses jalan dan jembatan, terganggunya distribusi BBM, serta ketidakstabilan pasokan listrik dan air membuat banyak industri pengolahan harus menghentikan sementara kegiatan produksi atau beroperasi jauh di bawah kapasitas normal.

Baca juga: Hunian Sementara Korban Banjir Aceh Tamiang Dikebut, Tampung 80 KK

"Bagi industri manufaktur yang bersifat just-in-time dan padat logistik, gangguan pasokan bahan baku selama beberapa hari saja sudah cukup untuk menghentikan lini produksi dan menimbulkan kehilangan output yang tidak kecil," ungkapnya.

Dengan pendekatan kebijakan berbasis pangsa nilai tambah, dampak banjir di Sumatera dan Aceh diperkirakan menahan nilai tambah manufaktur nasional pada kisaran Rp 11 triliun - Rp 15 triliun.

Nilai tersebut merupakan nilai tambah yang hilang atau tertunda sementara, bukan kerusakan permanen terhadap kapasitas industri nasional.

Dalam jangka pendek, dampak tersebut tetap dirasakan signifikan, terutama pada subsektor yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi regional seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.

Baca juga: Kementerian PU Diminta Percepat Normalisasi Sungai Terdampak Banjir Bandang

Menperin menyatakan, besarnya dampak tersebut tidak sepenuhnya sebanding dengan ukuran basis industri di wilayah terdampak, mengingat peran strategis Sumatera sebagai simpul logistik dan pemasok input antara bagi kawasan industri di wilayah lain, termasuk Pulau Jawa.

"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antarwilayah. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar dan berpotensi menahan pemulihan ekonomi jika tidak ditangani secara terkoordinasi," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Menperin juga membahas rencana pemulihan industri kecil pascabencana yang akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Pada tahun 2025, fokus diarahkan pada koordinasi, pendataan industri kecil terdampak dan pemetaan kebutuhan pemulihan sebagai dasar perencanaan intervensi yang tepat sasaran, dengan progres awal sekitar 20 persen.

Memasuki tahun 2026, program pemulihan dilanjutkan melalui pemetaan kebutuhan lanjutan, penetapan industri kecil penerima bantuan, pemberian bantuan mesin dan peralatan, serta pemulihan proses produksi pascabencana.

Bantuan teknis akan diberikan melalui optimalisasi kewirausahaan di daerah terdampak, serta pendampingan teknis melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Bentuk intervensi pemulihan mencakup bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.

"Melalui program restarting ini, kami berharap pemulihan industri kecil tidak hanya mengembalikan kapasitas produksi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha agar lebih siap menghadapi risiko di masa mendatang," kata Menperin.