"Tidak menghidupkan kembali," imbuhnya menegaskan.

Airlangga mengatakan, keputusan pembentukan BUMN khusus tekstil ini dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. 

Dalam rapat itu, pemerintah memetakan sektor-sektor dengan risiko tertinggi akibat kebijakan tarif, di antaranya tekstil, produk tekstil, sepatu, garmen, dan elektronik.

"Kami mengusulkan sudah diselesaikan roadmap sekaligus karena tadi seperti saya sampaikan, yang di garis terdepan dalam tarif itu adalah yang resiko tinggi tertinggi itu di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, garment, dan elektronik," tutur Airlangga.

Pemerintah kemudian menyiapkan posisi defensif, termasuk dengan membuka pasar ekspor baru. Menurut Airlangga, salah satu peluang yakni perjanjian Indonesia–Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), meski perjanjian tersebut baru efektif pada 2027.

Lebih lanjut, Airlangga bilang bahwa pemerintah telah menyusun roadmap peningkatan ekspor, dengan target nilai ekspor industri tekstil meningkat dari sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan. 

"Nah oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar dolar AS bisa naik ke 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," tegas Airlangga.