Ringkasan Berita:

• Pemerintah RI perlu memperbaiki tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia karena manfaat ekonominya cenderung turun meski produksinya terus meningkat 10 kali lipat.
• Investasi yang terlalu besar di hilirisasi nikel sejak UU Minerba berlaku tahun 2009 berdampak pada jatuhnya harga nikel.
• Perlu ada strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap nikel terutama dari sisi laba yang didapat perusahaan/investor dan pajak yang didapat pemerintah RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah RI perlu memperbaiki tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia. Ini karena manfaat ekonominya cenderung turun meski produksinya terus meningkat, hingga 10 kali lipat sejak hilirisasi nikel diperkenalkan di 2017 di Indonesia.

Masukan tersebut mengemuka pada acara diskusi bertajuk Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi. Acara ini digelar di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, mengatakan, nikel dari sisi hilirisasinya sudah berhasil, cuma yang berhasil itu hanya kapasitas produksinya saja. Namun aspek manfaatnya untuk Indonesia itu masih jauh dari berhasil. Bahkan yang terjadi adalah paradoks.

“Produksi kita meningkat pesat sekali, kalau dihitung dari tahun 2017 itu sudah lebih dari 10 kali lipat, bahkan belasan kali lipat. Tapi manfaat ekonominya itu justru turun karena harganya turun,” kata Abdurrahman Arum.

“Jadi yang benar adalah peningkatan ekspor nikel disebabkan oleh peningkatan volumenya, bukan hilirisasinya,” sambungnya.

Baca juga: UNIDO dan Tsingshan Holding Group Teken 4 Pilar ESG Hilirisasi

Dia memaparkan, pasca tahun 2022, harga nikel turun. Jadi produksinya masih terus meningkat, tapi pendapatan ekspornya stagnan. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa hilirisasi kita salah strategi. Penyebabnya adalah over investment atau investasinya terlalu besar.

Jadi sejak UU Minerba tahun 2009 diimplementasikan sebenarnya investasi nikel sudah bagus. Rata-rata setiap tahun lebih dari 1 miliar dolar AS. 

Karena investasi yang terlalu besar, efeknya justru malah buruk. Harga nikel jatuh, bahkan negara-negara tujuan ekspor nikel kita, tidak mau kalau harganya terlalu rendah karena itu merusak industri mereka. Akhirnya mereka menerapkan anti-dumping.

“Bayangkan kita sudah memberikan insentif dan beri subsidi agar harganya murah, ternyata pemerintah Cina tidak mau harganya terlalu murah. Akhirnya China memberlakukan bea masuk antidumping 20,2 persen, Eropa 10-20 persen, Amerika Serikat bahkan lebih antara 50-100 persen. Jadi negara-negara tujuan ekspor utama kita tidak mau harga nikel terlalu murah,” terangnya.

Dengan latar belakang yang seperti itu akhirnya Indonesia membuat strategi agar hilirisasi kita perbaiki. Tantangan strategi ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam ada dua.

Pertama, kita mau mengejar nilai tambah ekonomi. Kedua, kita mengejar daya saing. Selanjutnya kita harus membuat strategi, agar dua hal ini bisa tercapai secara optimal. 

“Kita menggunakan analisis dominasi dan ketentuan pasar. Kalau kita menguasai pasar maka kita tidak perlu khawatir soal daya saing. Dari sisi dominasi, Indonesia adalah pemain terbesar di bidang nikel, baik dari sisi cadangan atau produksi. Lalu, apakah pasar nikel itu elastis atau tidak," beber Abdurrahman Arum.

"Dari hasil analisis kami ternyata nikel itu pasarnya ada. Walaupun harganya naik konsumen tetap menggunakan nikel karena nikel digunakan untuk industri high tech terutama stainless steel dan logam. Nah dari dua hal ini kita buat strategi yang progresif."

"Kita dominan/menguasai pasar, dan pasarnya mau kita kontrol. Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan nilai tambah ekonominya. Kita push secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat dan pendapatan negara,” ungkap Arum.