Ringkasan Berita:

• Purbaya mengakui, sebagai aparatur sipil negara pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bisa diberhentikan
• Pemerintah akan memindahkan lebih dari 45 pegawai pajak dari wilayah yang dianggap “gemuk”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pajak dan bea cukai.

Langkah tersebut ditempuh melalui mutasi puluhan pejabat sebagai bentuk shock therapy untuk meningkatkan kinerja dan integritas aparatur.

"Kita ganti hampir 34 orang pejabat-pejabat bea cukai tempat-tempay sentral yang dianggap ramai yang selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak mem follow up dengan baik, jadi itu merupakan shock therapy," kata Purbaya di Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Rotasi 50 Pegawai Pajak Jumat Besok 

Bendahara negara itu bilang, langkah serupa juga akan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam waktu dekat. Pemerintah akan memindahkan lebih dari 45 pegawai pajak dari wilayah yang dianggap “gemuk” ke daerah-daerah yang lebih sepi.

"Minggu ini akan kita pindahkan 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap, masih melakukan diskusi dengan para WP (wajib pajak) tertentu untuj dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi," tegas Purbaya.

Purbaya mengakui, sebagai aparatur sipil negara pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bisa diberhentikan atau dirumahkan secara sepihak. Oleh karena itu, mutasi menjadi opsi paling realistis untuk melakukan pembenahan.

"Jadi kita pindahkanke tempat-tempay yang lebih sepi, dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita, ini shock therapyi kita," ungkapnya.

Purbaya menekankan bahwa langkah mutasi besar-besaran ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya, rotasi pegawai hanya dilakukan satu atau dua orang.

"Kita pindahkan sbanyak ini belum pernah selama ini, paling 1 2 3," tutur dia.

Terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, Purbaya menilai hal tersebut juga bisa menjadi peringatan keras bagi jajarannya. 

"Mungkin kita lihat hari ini ada yg di OTT oleh KPK di Banjarmasin, di Lampung yang disergap oleh KPK, ini mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Ia memastikan tidak akan meminta pihak mana pun untuk menghentikan kasus yang ditangani aparat penegak hukum.

"Saya tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke presiden minta ke KPK ntuk menghentikan kasus atau kejeaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu," kata Purbaya.

"Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum seadil-adilnya, kalau salah salah ya bersalah kalo engga jangan di abuse, tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum," sambungnya.