Ringkasan Berita:

• GAPKI menyatakan keberatan atas wacana pajak air permukaan Rp1.700 per-pohon sawit yang dinilai akan makin memberatkan industri sawit tanah air.
• GAPKI beralasan industri sawit saat ini sudah tertekan dengan menegangnya konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
• Banyak pengusaha yang menempuh rute pengiriman lebih jauh agar tetap bisa memasok kebutuhan kelapa sawit ke beberapa negara termasuk ke Eropa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan keberatan atas wacana pengenaan pajak air permukaan Rp1.700 per-pohon sawit yang dinilai akan makin memberatkan industri sawit tanah air.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono melayangkan protes terhadap wacana tersebut lantaran wacana tersebut menambah beban pengusaha dan seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Perlu diketahui bahwa di selama ini di berita-berita justru sawit itu sekarang mau dipajakin lagi dengan pajak air permukaan 1.700 per pohon ya. Ini saya rasa ini menjadi tambah beban lagi dan ini yang seharusnya seperti sepertinya tidak harusnya tidak ada," kata Eddy saat jumpa pers dan Buka Puasa Bersama Awak Media di kawasan Karet, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, tanpa adanya beban pajak tersebut industri sawit saat ini sudah tertekan dengan menegangnya konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.

Kata dia, banyak kegiatan ekspor sawit dari Tanah Air terganggu akibat ditutupnya pintu Selat Hormuz oleh Iran terutama untuk pasokan ke Timur Tengah. Sementara Indonesia menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia meski kebutuhan akan minyak juga besar.

"Gangguan kita memang yang betul-betul terganggu kita adalah di Middle East. Kita di situ di yang betul-betul harus melalui Selat Hormuz ya. Itu ekspor kita ke Middle East itu ada 1,83 juta ton ya. Ini yang sudah pasti terganggu," kata Eddy.

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel, GAPKI dan Kementerian LH Siapkan Mitigasi

Dia mengklaim saat ini banyak pengusaha sawit yang mencari cara agar industrinya tetap bisa berlanjut meski ada kenaikan biaya distribusi.

Pasalnya, banyak pengusaha yang menempuh rute pengiriman lebih jauh agar tetap bisa memasok kebutuhan kelapa sawit ke beberapa negara termasuk ke Eropa.

"Ada yang masih berani memaksakan lewat Terusan Suez tetapi dengan risiko yang tinggi sehingga biayanya juga tinggi. Lewat Cape Town juga sama karena bahan bakarnya naik, ini menyebabkan harga logistiknya naik ditambah insurance-nya juga demikian," ucap dia.

Eddy bilang, meski ada hambatan, industri kelapa sawit Indonesia masih bisa tetap mengekspor ke luar negeri.

Baca juga: Sawit hingga Kopi, Daftar Komoditas Indonesia yang Diuntungkan dalam Perjanjian Dagang RI-AS

"Ini membuktikan bahwa dengan kondisi sesulit apa pun industri sawit masih bisa jalan, tetapi dengan catatan sekali lagi ini butuh dukungan yang luar biasa," tutur dia.

"Harusnya justru harus kita support supaya bagaimana industri sawit ini tetap bertahan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk masyarakat dan untuk negara,"tandas Eddy.