Ringkasan Berita:

• Banggar DPR meminta pemerintah menunda proyek yang tidak mendesak demi mengamankan APBN dari risiko defisit lebih besar. 
• Salah satu proyek tidak mendesak yang diminta ditunda adalah proyek jalan tol baru karena menggunakan skema tahun jamak. 
• Pengerjaannya bisa direm sementara waktu agar pemerintah dapat mempertebal kantong cadangan negara untuk berjaga-jaga.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah menunda pelaksanaan program-program yang tidak mendesak demi mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari risiko defisit lebih besar. 

Langkah ini mendesak dilakukan di tengah rentetan tekanan ekonomi global dan memanasnya geopolitik di Timur Tengah.

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya ya mbok ditahan dulu," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurut Said, proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol pada dasarnya menggunakan skema tahun jamak. Karena itu, pengerjaannya bisa direm sementara waktu agar pemerintah dapat mempertebal kantong cadangan negara untuk berjaga-jaga.

"Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," ujar Said.

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa menunda bukan berarti program tersebut tidak penting. 

Said juga meminta pemerintah melakukan penajaman pada sektor subsidi, khususnya penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji tabung 3 kilogram.

Baca juga: Mulai Masuk Termin Kedua, Pemkab Tangerang Pastikan Proyek Tol Serbaraja Dilanjutkan

Ia menyoroti volume penyaluran elpiji subsidi yang terus merangkak naik hingga mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun. 

Padahal, menurut undang-undang, subsidi tersebut seharusnya bersifat tertutup dan hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu. "Tapi dijual terbuka, belum ada sistem. Hanya berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ungkap Said.

Baca juga: Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Perpanjangan Konsesi Proyek Tol Cawang-Pluit Milik Jusuf Hamka

Untuk mengatasi kebocoran tersebut, Said mengusulkan penggunaan teknologi biometrik dalam setiap transaksi pembelian elpiji bersubsidi. "Seharusnya pakai fingerprint aja, klik! Atau lebih canggih pakai retina mata," imbuhnya.