Ringkasan Berita:

• Pimpinan Badan Anggaran DPR menolak usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang meminta pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM.
• Fokus pemerintah saat ini seharusnya bukan memangkas subsidi, tapi memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
• Pemerintah diminta segera menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat dalam penyaluran LPG 3 kg.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, menyatakan tidak setuju dengan usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang meminta pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju," kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, fokus pemerintah saat ini seharusnya bukan memangkas nilai subsidi, melainkan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran terutama untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg.

Said mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat dalam penyaluran LPG 3 kg. Dia menilai data yang ada saat ini perlu diperkuat dengan teknologi biometrik.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya DTSEN, tetapi juga dilakukan dengan verifikasi sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 kg," ujar Said.

Berdasarkan perhitungan Banggar, jika penyaluran dilakukan dengan skema yang tepat sasaran, terdapat potensi penghematan anggaran yang signifikan tanpa harus menaikkan harga.

"Karena hitungan kami, dari (kuota) 8,6 juta, kalau mau penyaluran tepat sasaran, targeted, dan tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kg itu hanya 5,4 juta saja sudah cukup dari 8,6 juta dari yang ada di pagu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis energi akibat konflik yang tengah terjadi.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).

Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi pemerintah, makan utang negara makin menumpuk. Apalagi dengan melihat gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan.

"Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucapnya.

"Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. itu masalah energi," sambungnya.

Ia tidak menampik sarannya tersebut bisa menimbulkan gejolak dari masyarakat, namun selama 20 tahun dirinya berkecimpung di pemerintahan, tidak ada dampak yang serius soal kenaikan harga itu.

JK mencontohkan sejumlah negara yang ia datangi khususnya ASEAN yang sudah mulai menaikkan harga BBM.