Ringkasan Berita:

• Pemerintahan Presiden Prabowo perlu mengantisipasi risiko fiskal jika perang Iran melawan Amerika-Israel berlangsung lama.
• Perang berkepanjangan membawa risiko krisis energi dan krisis pangan yang harganya menjadi mahal, masing-masing negara akan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.
• Di tengah ketidakpastian geopolitik global, krisis energi, dan fragmentasi ekonomi dunia, Indonesia perlu menegakkan kembali ekonomi nasional seperti dirumuskan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di Timur Tengah diprediksi akan berlangsung lama. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran membawa dampak yang luas bagi perekonomian global.

Dampak ini juga dirasakan Indonesia di mana harga minyak mentah terkerek naik yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah.

Ekonom Dr. Harryadin Mahardika berharap perang di Timur Tengah itu tidak berkepanjangan meski jika melihat situasi, dan juga melihat nuansa dari bagaimana perang itu terjadi, ada kemungkinan perang akan berlangsung lama. 

Baca juga: Pakar Ingatkan Pemerintah RI Bersiap Hadapi Skenario Terburuk Dampak Perang Iran, Usulkan Dua Solusi

"Ketika perang berlangsung lama tentu saja pemerintah harus segera mengantisipasi terkait dengan kemampuan fiskal negara," ungkap Harryadin di acara Soemitro Economic Forum II: Refleksi 500 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Kembalinya Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat yang diselenggarakan Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3/2026). 

Harryadin mengatakan, ketika energi dan pangan menjadi mahal akibat perang, masing-masing negara akan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

"Nah, untungnya pemerintahan Presiden Prabowo sudah memulai program-program yang mengantisipasi hal tersebut. Mulai dari ketahanan pangan melalui food security, ketahanan energi, kemudian hilirisasi, juga transisi energi. Semuanya sudah mulai dijalankan, tinggal percepatan dan dukungan dari masyarakat,” ungkapnya.

Harryadin melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki intensi yang baik untuk membawa Indonesia untuk lebih siap lagi menghadapi situasi global yang tidak pasti.

“Perang yang terjadi sekarang membuka mata masyarakat bahwa ternyata benar ya Pak Prabowo kemarin beli senjata, eh ternyata sekarang ada perang, lalu food security, food estate, ternyata benar kita harus mencukupi pangan kita sendiri," kata Harryadin.

"Jadi ini kesempatan besar bagi pemerintah untuk mengambil momen dan mengatakan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama. Jadi jangan terus-menerus mengatakan bahwa pemerintah ini hanya pengen business as usual, yang kemudian dikaitkan dengan pemborosan anggaran, korupsi dan sebagainya," kata dia.

"Sekarang situasinya di mana seluruh komponen bangsa harus bersama-sama untuk mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat agar Indonesia bisa lebih resilient secara ekonomi,” imbuhnya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian mengatakan, meningkatkan tensi konflik geopolitik dan krisis energi saat ini menjadi tantangan bagi Indonesia.

“Di bulan Februari tidak ada yang menyangka bahwa akan ada eskalasi yang sangat tinggi sekali, kita lihat ada perang antara Amerika dan Israel dan Iran. Yang membuat  harga minyak itu naik ke  USD 120 per barrel."

"Walaupun sekarang sudah turun tapi harga minyak dunia masih jauh  di atas asumsi APBN sebesar USD 70 per barel,” ujar Chairman Indonesia Roundtable of Young Economists.

Saat ini kita juga berhadapan dengan perang dagang dan proteksionisme yang selalu terjadi.