Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tidak perlu dibubarkan meskipun sebelumnya sempat muncul usulan penggantian lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto, kata Purbaya, pernah menyampaikan gagasan agar Ditjen Bea dan Cukai dibubarkan lalu dialihkan ke perusahaan inspeksi internasional Société Générale de Surveillance (SGS). 

Wacana itu sempat mengemuka ketika pemerintah menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan kinerja lembaga kepabeanan tersebut. 

Sebelumnya, Purbaya juga pernah menyampaikan peringatan keras kepada jajaran Bea dan Cukai agar segera meningkatkan kualitas pelayanan.    Jika tidak ada perbaikan, sistem kepabeanan disebut dapat dikembalikan pada pola lama seperti yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

Terpisah, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap mengatakan bahwa kondisi dugaan korupsi di Bea Cukai bisa diperbaiki dengan syarat orang orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi segera diganti terutama dalam OTT KPK kemarin dimana keterlibatan dari Direktur sampai pegawai level bawah terlibat dalam proses membiarkan masuknya barang ilegal.

"Dengan orang-orang berintegritas, tidak mudah disuap dan menjalankan tugas secara profesional tentu arus lalu lintas barang akan semakin transparan dan memberikan optimalisasi penerimaan negara apalagi negara sedang membutuhkan sumber pemasukan membiayai program pemerintah," ujarnya. 

Menurut Yudi, kronisnya masalah Bea Cukai harus diberantas, karena tidak hanya menguntungkan para oknum Bea Cukai yang korupsi, tetapi juga mengurangi penerimaan negara termasuk merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Dikatakannya, masih banyak petugas Bea Cukai yang bersih dan berintegritas tinggi. "Itulah yang seharusnya mengisi pos pos startegis di Bea Cukai, sebab tanpa pegawai yang bersih maka kejadian korupsi akan berulang lagi, hanya akan menimbulkan pemain baru saja," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ekonom dan Pengamat Desak Bea Cukai Direformasi Total dari Pucuk Pimpinannya