Ringkasan Berita:

• Forum TAKJIL diinisiasi untuk membedah data dan dasar kebijakan strategis sektor pertambangan secara terbuka dan partisipatif.
• Kontribusi sektor minerba terhadap PDB menurun pada 2024, meski tetap signifikan dalam PNBP dan dividen negara.
• Kebijakan hilirisasi, terutama larangan ekspor bijih nikel, dinilai mengubah struktur industri dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberlanjutan industri pertambangan tidak semata ditentukan oleh besarnya cadangan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah secara inklusif dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) mendukung program TAKJIL (Takaran Jilid Sektor Strategis) sebagai forum untuk membedah data di balik kebijakan strategis sektor minerba.

Division Head Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, menyatakan bahwa TAKJIL merupakan ruang dialog terbuka untuk mendorong pemahaman publik berbasis data.

"Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan sektor pertambangan ke depan," kata dia, Senin (23/3/2026).

Melalui pendekatan berbasis data dan diskusi terbuka, MIND ID berharap ekosistem industri pertambangan nasional dapat berkembang secara lebih kuat dan berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Forum ini dirancang sebagai ruang terbuka untuk menguji angka, asumsi, serta rasionalisasi kebijakan, sehingga publik dapat memahami dasar pengambilan keputusan beserta dampak yang diharapkan," tambahnya. 

Dia menambahkan, TAKJIL tidak semata bertujuan membangun dukungan, tetapi juga menghimpun masukan konstruktif guna menyusun peta jalan sektor pertambangan yang lebih komprehensif.

Diskusi dalam TAKJIL berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kontribusi sektor mineral dan batu bara terhadap perekonomian nasional, serta kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan peran tersebut.

Data menunjukkan, subsektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar Rp2.198 triliun atau 10,5 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023.

Namun, kontribusinya menurun menjadi 8,75 persen pada 2024, menandakan perlunya penyesuaian kebijakan berbasis data.

Dari sisi penerimaan negara, sektor ini tetap menjadi salah satu penopang utama. Kementerian ESDM mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp138,37 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor sumber daya alam minerba yang melampaui target hingga 104,38 persen.

Selain itu, kontribusi BUMN melalui dividen juga menjadi bagian penting dalam menilai dampak kebijakan.

Baca juga: Proyek Dragon MIND ID Diyakini Bisa Bawa Indonesia ke Ekosistem Baterai Global

MIND ID mencatat peningkatan setoran dividen kepada negara menjadi Rp20,1 triliun untuk tahun buku 2024, naik dari Rp17,14 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peran perusahaan dalam menopang penerimaan negara.

Dalam pembahasan kebijakan, TAKJIL juga menyoroti dampak larangan ekspor mineral mentah, khususnya bijih nikel, yang sejak 2020 telah mengubah struktur rantai nilai industri.

Kebijakan tersebut mendorong peningkatan investasi smelter dan mengangkat posisi Indonesia sebagai produsen utama nikel dunia dengan pangsa sekitar 59,5 persen produksi global.

Perubahan tersebut turut membuka peluang pengembangan industri hilir, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik yang kini mulai dikembangkan di dalam negeri. Meski demikian, forum ini menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan agar manfaat ekonomi dapat berkelanjutan.