Ringkasan Berita:

• Perang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global. 
• Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah kebijakan yang tepat agar krisis energi tidak terjadi di dalam negeri.
• Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak perang yang tak berkesudahan antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah membuat kondisi pasokan energi global makin mengkhawatirkan. 

Pemerintah Republik Indonesia lantas diminta untuk bisa segera melakukan kebijakan yang tepat guna memitigasi terjadinya krisis energi di Tanah Air.

Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti langkah yang bisa dilakukan pemerintah melalui pemanfaatan transportasi umum untuk masyarakat.

Kata dia, di kondisi saat ini, pemerintah bisa menggalakkan kebijakan penggunaan transportasi umum untuk masyarakatnya, dengan catatan penggunaannya harus digratiskan.

"Pengurangan konsumsi BBM lewat subsidi dan menggratiskan transportasi publik," kata Bhima kepada Tribunnewscom, Jumat (27/3/2026).

Dirinya mencontoh kebijakan pemerintahan Spanyol yang sempat menggratiskan tranportasi umum untuk warganya di tengah krisis pada 2022 lalu.

Kata dia, kebijakan tersebut cukup berhasil untuk menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal ini bensin oleh masyarakat.

"Spanyol tahun 2022 menggratiskan kereta dalam kota, dan bus biar kendaraan pribadi nya bergeser ke transportasi umum," beber dia.

Saat disinggung soal kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM seperti yang sudah dilakukan beberapa negara tetangga saat ini seperti Singapura, Thailand hingga Vietnam, Bhima tidak sepakat dengan hal tersebut.

Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM justru akan memicu masalah baru di Indonesia.

Kata Bhima akan banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah akan merasakan langsung dampaknya bahkan lebih parah akan mempengaruhi daya beli.

"Masyarakat khususnya menengah kebawah tidak siap hadapi kenaikan harga BBM. Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal terlalu berisiko," ucap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno yang menyoroti janji kampanye Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kata dia, secara garis besar keduanya berjanji akan memberikan insentif berupa subsidi untuk transportasi umum. Hal itu yang menurut Djoko perlu ditagih di kondisi yang makin mengkhawatirkan seperti saat ini.

"Sebagaimana janji mereka di masa kampanye Pilpres ke delapan, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalo perlu subsidi 100 persen (Prabowo Subianto, 2024). Angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi (Gibran Rakabuming Raka, 2024)," ucap Djoko.