Ringkasan Berita:

• Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kian memicu kekhawatiran global, terutama terhadap stabilitas pasokan energi dunia.
• Nailul Huda mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
• Saat energi mulai langka dan harganya akan semakin sulit dikendalikan hingga pada akhirnya inflasi global yang baik tajam tidak bisa dibendung.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kian memicu kekhawatiran global, terutama terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

Sejumlah negara mulai mengambil langkah antisipatif, mulai dari pengetatan konsumsi energi, kebijakan Work From Home (WFH), hingga pembelajaran jarak jauh guna menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar.

Baca juga: Hadapi Potensi Krisis Energi, Pengamat Minta Pemerintah Gratiskan Tarif Transportasi Umum

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis.

Pemerintah baru sebatas memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.

Baca juga: Urgensi Transportasi Umum: Krisis Energi, Menyelamatkan Aksesibiltas dan Masa Depan Daerah

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.

"Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz," tutur Nailul Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/3/2026).

Ia menambahkan, saat energi mulai langka dan harganya akan semakin sulit dikendalikan hingga pada akhirnya inflasi global yang baik tajam tidak bisa dibendung.

"Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari. Barang-barang impor akan semakin mahal," imbuhnya.

Menurut Nailul, kondisi ini akan memberikan tekanan besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir minyak mentah.

Ia menyatakan, pemerintah harusnya khawatir terkait dengan cadangan energi nasional dan dampak dari perang di Timur Tengah tersebut.

"Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Indonesia masih belum mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari perang ini," ucap Nailul Huda.

Baca juga: DPR Dukung Pemerintah, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jadi Prioritas di Tengah Wacana Hemat Energi

Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi.

Nailul menerangkan, tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terukur, dampak krisis energi global berpotensi menjalar ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga daya beli masyarakat.

Pemerintah pun didorong untuk segera menyiapkan kebijakan antisipatif guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Sudah sewajarnya pemerintah khawatir dengan kondisi ini. Jika tidak khawatir, maka rakyat yang akan semakin khawatir karena pemerintahan yang tidak kredibel. Barang-barang akan semakin mahal, terutama barang impor dan barang yang membutuhkan bahan baku dan bahan penolong dari impor. Akan ada kenaikan dari imported inflation," ungkapnya.