Ringkasan Berita:

• Hingga 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61,68 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi, dengan dukungan 26.066 SPPG yang beroperasi.
• Langkah pembenahan ini diharapkan mampu memastikan program MBG berjalan lebih efektif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi ketentuan.

Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi sejumlah aspek penting, mulai dari kepatuhan standar operasional SPPG, distribusi program di hari sekolah, hingga percepatan penyaluran untuk kelompok tertentu seperti pesantren.

"Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun," ucap Zulkifli saat memimpin Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kelompok 3B (balita, ibu hamil dan ibu menyusui) yang akan menjadi fokus monitoring dan evaluasi, termasuk kemungkinan penyesuaian standar gizi.

Data pemerintah menunjukkan, hingga 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61,68 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi, dengan dukungan 26.066 SPPG yang beroperasi.

Akan tetapi, dari hasil pengawasan, ditemukan ribuan SPPG belum memenuhi ketentuan. Dari total 2.162 SPPG yang mendapat peringatan, sebanyak 1.789 unit telah disuspensi, 368 diberikan peringatan pertama (SP-1) dan 5 lainnya peringatan kedua (SP-2).

Baca juga: Uji Materi UU APBN 2026 di MK: Anggaran untuk Bencana Jauh Lebih Kecil dari Program MBG

"Hingga 30 Maret 2026, pelaksanaan Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi," kata Menko Pangan.

Ke depan, pemerintah akan memfokuskan penyaluran program sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden, sekaligus memperkuat pengawasan operasional di lapangan. Evaluasi juga akan dilakukan pada sekolah-sekolah dengan tingkat sisa makanan (food waste) yang tinggi.

Langkah pembenahan ini diharapkan mampu memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai standar, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat menuju target Generasi Emas 2045.