Ringkasan Berita:

• Praktik ESG kian penting seiring dorongan pembiayaan hijau, namun kini dituntut lebih dari sekadar pelaporan
• Data ESG perlu terukur dan terverifikasi agar relevan bagi investor dalam menilai risiko dan prospek usaha
• Tantangan implementasi dan kredibilitas masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai sektor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) kian menjadi perhatian dalam dunia usaha seiring meningkatnya dorongan terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Di tengah tren tersebut, muncul kebutuhan yang semakin kuat terhadap data ESG yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaku industri menilai pendekatan ESG berbasis pelaporan semata mulai menghadapi keterbatasan.

Baca juga: ESGAN dan ASPEBINDO Siapkan Strategi ESG untuk Perkuat Industri Energi Nasional

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, mengatakan informasi ESG perlu memiliki dasar pengukuran yang jelas.

“Data ESG perlu dapat diuji dan dibandingkan, sehingga memiliki relevansi bagi pengambilan keputusan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ESG, Dekarbonisasi, dan Masa Depan Bisnis Hijau Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta belum lama ini.

Di tingkat implementasi, ESG masih menghadapi sejumlah kendala.

Tidak semua perusahaan memiliki kesiapan tata kelola maupun sumber daya yang memadai. Selain itu, penentuan aspek yang paling berdampak (material) juga kerap menjadi tantangan.

Akibatnya, inisiatif keberlanjutan dalam sejumlah kasus belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi bisnis maupun dikaitkan dengan aspek finansial.

"Padahal, investor mulai menjadikan indikator ESG sebagai bagian dari pertimbangan dalam menilai risiko dan prospek usaha," katanya.

Baca juga: Dunia Usaha Didorong Perkuat Literasi ESG

Pentingnya Verifikasi

Dalam perkembangan ini, verifikasi independen dinilai menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas informasi ESG.

“Melalui proses tersebut, data yang disampaikan diharapkan menjadi lebih terukur dan dapat dibandingkan antarentitas,” kata Fajar.

Layanan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan konsultansi (TICC) mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses tersebut.

Namun, penerapannya masih bergantung pada standar yang digunakan serta kesiapan masing-masing sektor.