Ringkasan Berita:

• Pengamat dorong pemisahan cadangan BBM: komersial, subsidi, dan militer.
• Cadangan militer dinilai penting untuk menjaga kerahasiaan strategi pertahanan.
• Pemerintah diminta segera buat regulasi agar investasi cadangan energi berjalan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi Migas yang juga Mantan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Erie Soedarmo mengatakan ketahanan energi nasional bukan sekadar soal pemenuhan kebutuhan dapur masyarakat atau industri, melainkan juga menyangkut kedaulatan dan rahasia militer negara.

Erie pun memberikan saran kepada pemerintah terkait pengelolaan cadangan penyangga energi nasional yang selama ini dinilai masih tercampur aduk.

Ia menekankan pentingnya memisahkan tiga jenis cadangan BBM nasional, yaitu cadangan komersial, cadangan subsidi, dan yang paling sensitif adalah cadangan militer.

Baca juga: Mantan Direktur BPH Migas Bongkar Penyebab Pemerintah Masih Ogah Naikkan Harga BBM

Hal itu diungkapkan Erie Soedarmo saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Cadangan militer itu harus punya sendiri. Jangan sampai kapal TNI pindah atau ambil BBM ke Kalimantan, orang Malaysia bisa lihat," ujar Erie Soedarmo.

Menurutnya, jika kapal militer masih mengambil pasokan di tempat yang sama dengan publik, maka pergerakan dan kesiapan tempur Indonesia akan mudah dibaca oleh negara tetangga.

"Ketahuan dia kalau kapal itu bergerak mau nyari BBM. Jadi militer harus punya cadangan strategis yang tidak bisa diakses publik," jelas mantan petinggi Pertamina ini.

Lebih lanjut, Erie menjelaskan bahwa strategi ini sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Swiss dan Belanda di Rotterdam.

Dimana, mereka mengelola cadangan energi secara komersial namun tetap memiliki jatah strategis untuk kepentingan pertahanan negara yang terjamin kerahasiaannya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi atau undang-undang yang mengatur cadangan penyangga energi ini agar investor mau menanamkan modalnya.

"Kalau aturannya belum ada, tidak akan ada yang mau menaruh duit untuk membangun tangki cadangan, karena itu akan dianggap sebagai uang mati," jelas Erie.