Ringkasan Berita:

• Seminar BPD bahas penguatan peran di tengah penurunan TKD dan tekanan fiskal daerah
• BPD didorong bertransformasi jadi motor ekonomi daerah lewat inovasi pembiayaan
• Penurunan TKD jadi momentum BPD perkuat sinergi dan kontribusi pembangunan daerah

TRIBUNNEWS.COM - Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin diperkuat dalam menopang ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang diselenggarakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 17 April 2026.

Mengusung tema "Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah", kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.

Baca juga: Asbanda Dorong BPD Lepas dari Peran Parking Fund, Diminta Jadi Motor Ekonomi Daerah

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan wilayah yang luas dan kebutuhan pembangunan yang besar, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan secara parsial.

Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi sorotan utama. Dukungan anggaran pusat dinilai belum mencukupi, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif, terutama melalui investasi dan penguatan intermediasi keuangan.

Selain itu, pembangunan daerah dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal.

BPD Perlu Bertransformasi dan Menjadi Mitra Strategis

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat penampungan dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, BPD perlu berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, serta pendorong ekonomi regional.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.

Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Karena itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.

Baca juga: Sinergi 27 BPD Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Daerah Berkelanjutan

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi arus dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menilai penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah mengantisipasi penurunan TKD tanpa menghambat program prioritas pelayanan publik,” tegasnya.

Bambang juga mendorong peningkatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.

“Jika kita bersatu, tidak ada proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” ujarnya.

Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.

“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berperan dalam pembangunan negeri,” pungkasnya.

Adapun narasumber dalam seminar ini antara lain Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”; Siti Chomzah selaku Kepala Subdirektorat Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang membahas “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”; serta Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, yang menyampaikan perspektif “Mengatur Ulang Kehati-hatian: BPD, BMPK, dan Dilema Fiskal Daerah”.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 yang diawali dengan penyegelan alat undian, serta gala dinner dan expo di Surakarta.

Puncak undian Tabungan Simpeda dengan total hadiah Rp3 miliar dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/4) malam di Ballroom Utama Hotel Alila Surakarta, yang akan dimeriahkan penampilan Ari Lasso dan Maliq & D’Essentials. (*)