Ringkasan Berita:

• Menko AHY memproyeksikan kebutuhan anggaran raksasa senilai Rp 1.200 triliun untuk memperluas jaringan rel kereta api nasional.
• Target jangka panjang hingga tahun 2045 ini mencakup pembangunan 14.000 km rel baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
• Guna menekan beban APBN, pemerintah bakal mengandalkan skema pembiayaan kreatif dan investasi swasta untuk mendanai mega proyek tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.200 triliun untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer (km) jaringan rel kereta api hingga tahun 2045.

Anggaran fantastis tersebut diproyeksikan untuk memenuhi target jangka panjang dalam mengembangkan jaringan kereta api nasional, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Kita mencoba menghitung untuk jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun (selama) 20 tahun hingga 2045," kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Cicilan Rp 65 Triliun Per Tahun

AHY menjelaskan, jika angka tersebut dibagi secara rata dalam kurun waktu 20 tahun, maka setidaknya negara harus menyiapkan dana sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun.

Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa bersifat sangat strategis sesuai dengan arahan Presiden.

Urgensinya adalah untuk mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam serta komoditas ekstraktif.

"Perlu didukung oleh transportasi logistik kereta yang benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Baca juga: Sugiono Ungkap Rumitnya Lobi Iran: Janji Pejabat Pusat Tak Mempan di Selat Hormuz

Skema Pembiayaan Kreatif

Karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, AHY menuturkan bahwa beban pembiayaan tidak akan hanya bertumpu pada APBN semata.

Pemerintah akan menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta.

Beberapa skema yang disiapkan antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penggunaan APBD, hingga menarik investasi dari luar negeri.

"Kita harapkan ada sumber-sumber keuangan kreatif lainnya yang bisa dikembangkan bukan hanya untuk membangun prasarana tapi juga mengembangkan industri dalam negeri," tutur AHY.

Fokus Jangka Pendek: Sumatera Utara dan Aceh

Terkait prioritas jangka pendek, AHY mengungkapkan adanya sejumlah proyek quick wins yang diupayakan untuk segera dikerjakan.

Salah satu yang menjadi fokus utama adalah pembangunan ruas kereta di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, khususnya yang menghubungkan Banda Aceh hingga Besitang.