Ringkasan Berita:

• Pemerintah dan PT KAI diminta mempercepat proyek Double-Double Track (DDT) untuk mencegah risiko terulangnya kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi.
• Masih sekitar 17 kilometer jalur double-doubl track yang perlu diselesaikan, khususnya di kawasan padat lintasan di Jabodetabek.
• Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan anggaran Rp7 triliun untuk pembenahan jalur kereta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak pemerintah dan PT KAI mempercepat proyek Double-Double Track (DDT) untuk mencegah risiko terulangnya kecelakaan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi.

Menurut Huda, proyek pemisahan jalur kereta jarak jauh dan kereta perkotaan itu sudah mendesak dilakukan tanpa perlu menunggu hasil investigasi dari KNKT.

"Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota,” kata Huda kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Dia menyebut masih ada sekitar 17 kilometer jalur DDT yang perlu diselesaikan, khususnya di kawasan padat lintasan Jabodetabek.

Huda meminta proyek tersebut segera dikerjakan mengingat Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan anggaran Rp7 triliun untuk pembenahan jalur kereta.

“Sudah enggak boleh ada isu enggak ada anggaran. Pak Presiden sudah ngasih Rp7 triliun,” ujarnya.

Legislator PKB itu menilai pembangunan DDT menjadi solusi penting untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat padatnya jalur yang dipakai bersamaan oleh KRL dan kereta antarkota.

Selain menyoroti proyek DDT, Huda juga meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan.

Ia mengakui secara aturan tanggung jawab perlintasan sebidang memang berada di pemerintah daerah sesuai status jalan.

“Kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti Pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Namun, menurut Huda, pola pembagian tanggung jawab tersebut justru kerap membuat penanganan perlintasan sebidang berjalan lambat.

Pihaknya mendorong Kementerian Perhubungan mengambil alih seluruh proyek penataan perlintasan sebidang di Indonesia. “Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover oleh Kemenhub,” katanya.

Baca juga: Pengerjaan Double Track Dipercepat Pasca-Kecelakaan KA Turangga dan Baraya di Cicalengka

Huda menyebut banyak pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk membenahi perlintasan sebidang. Padahal, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia mencapai sekitar 3.700 titik, dengan hampir 2.500 berada di Pulau Jawa. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan perlintasan kereta api yang tidak terjaga di seluruh Indonesia. 

Langkah ini diambil pasca insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Bekasi, Jawa Barat Kamis (28/4/2026).

Saat mengunjungi para korban di RSUD Bekasi, Prabowo menegaskan bahwa anggaran besar tersebut dialokasikan demi menjamin keselamatan masyarakat di jalur transportasi massal.

"Apakah dengan dilakukan pos jaga atau flyover, nanti pelaksanaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu, sekarang saatnya," ujar Presiden Prabowo.

Baca juga: 31 Saksi Telah Diperiksa, Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Masuk Tahap Penyidikan

Keputusan ini didasari atas temuan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang masih tidak memiliki penjagaan memadai. Prabowo menyebut persoalan infrastruktur ini sudah berlangsung sangat lama tanpa penyelesaian yang tuntas.

"Ini saya kira dari jaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun, sekarang udahlah kita selesaikan semua itu saya udah perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut," tegasnya.

Khusus untuk wilayah Bekasi, Presiden Prabowotelah menyetujui usulan pemerintah daerah untuk pembangunan jalan layang untuk mengurai kepadatan dan menghindari kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena bekasi ini juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya udah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden," jelas Prabowo.

Terkait kondisi korban di RSUD Bekasi, Prabowomemastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang optimal. Ia menyebut dari total 54 korban yang sempat dirawat, sebagian besar sudah tertangani dengan baik dan beberapa di antaranya telah diperbolehkan pulang.

"Sebagian sudah pulang, kalau enggak salah masih total 54 dan hampir semua sudah ditangani yang saya liat, sudah ditangani dengan baik, sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus, pokoknya semuanya sudah diurus," tuturnya.

Presiden Prabowo juga menjamin akan ada kompensasi bagi para korban terdampak. "Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya," pungkasnya.