Ringkasan Berita:

• WNA Australia Luke Thomas ditunjuk sebagai Dirut PT DSI di bawah Danantara untuk memperkuat ekspor komoditas Indonesia.
• Pemerintah menyebut penunjukan itu berbasis kebutuhan kompetensi global dan pengalaman Luke di industri mineral internasional.
• Kebijakan ini merujuk UU BUMN 2025 yang memungkinkan WNA masuk direksi dalam kondisi tertentu, dengan WNI tetap diprioritaskan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Penunjukan warga negara asing (WNA) asal Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) menjadi sorotan publik terkait batas keterlibatan ekspatriat dalam jabatan puncak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Luke Thomas ditunjuk memimpin PT DSI, perusahaan BUMN baru di sektor ekspor yang berada di bawah Danantara.

Penunjukan ini terjadi di tengah penerapan aturan baru BUMN yang membuka ruang bagi profesional asing dalam kondisi tertentu, terutama untuk kebutuhan kompetensi strategis di sektor perdagangan dan ekspor komoditas.

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana prinsip prioritas sumber daya manusia Indonesia tetap berlaku dalam struktur kepemimpinan BUMN yang selama ini umumnya mengutamakan warga negara Indonesia.

PT DSI sendiri dibentuk untuk memperkuat ekspor komoditas Indonesia di pasar global. Namun, penempatan WNA di posisi puncak kembali memunculkan diskusi soal batas fleksibilitas rekrutmen direksi BUMN dalam kerangka regulasi baru tersebut.

Lalu, apa alasan dan dasar hukum yang memungkinkan WNA memimpin BUMN?

Baca juga: Prabowo Wajibkan Satu-satunya Jalur Ekspor Hanya Lewat BUMN

Dipilih Karena Kebutuhan Kompetensi Sektor Mineral

Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut penunjukan Luke Thomas didasarkan pada kebutuhan spesifik di sektor perdagangan komoditas, terutama mineral.

Luke memiliki rekam jejak di industri pertambangan global, termasuk pernah menjabat Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk, dengan fokus pada strategi bisnis dan operasional.

“Kita melihat track record dan pemahaman di bidang tersebut. Pengalaman di perusahaan multinasional seperti Vale juga menjadi pertimbangan,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Ia menambahkan, jaringan bisnis internasional serta pengalaman perdagangan mineral menjadi faktor utama penilaian.

Selain aspek profesional, pemerintah juga menilai kemampuan adaptasi Luke di Indonesia, termasuk penguasaan bahasa Indonesia dan latar belakang keluarga.

“Dia bisa bahasa Indonesia, istrinya orang Indonesia. Tapi yang paling penting pengalaman trading, mineral, dan network-nya kuat,” kata Rosan.

Luke sebelumnya telah menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Performance & Optimization di lingkungan Danantara sejak September 2025.

 
Dasar Hukum: WNA Dimungkinkan Dalam Kondisi Tertentu

Penunjukan WNA di jajaran direksi BUMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Secara umum, direksi BUMN wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, aturan tersebut memungkinkan pengecualian melalui mekanisme otoritas pengelola BUMN dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan strategis perusahaan.

Dengan ketentuan tersebut, status WNI tidak lagi bersifat absolut, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kebijakan pemegang saham.

Menteri Rosan meminta publik memahami aturan secara utuh.

“Harus dilihat lebih mendalam. Jangan dipotong-potong,” ujarnya.

 
Arah Kebijakan: Standar Global BUMN

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan arah baru pengelolaan BUMN yang menekankan standar bisnis internasional, termasuk membuka ruang bagi talenta global di posisi strategis.

“Kita bisa mencari talenta terbaik, dan saya sudah mengubah aturan. Sekarang ekspatriat bisa memimpin BUMN,” ujar Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta.

Baca juga: Efek Pidato Prabowo Soal Ekspor SDA Wajib Melalui BUMN Bikin IHSG Ambruk 3,5 Persen di Level 6.091

 
Sudah Diterapkan di Beberapa BUMN

Kebijakan tersebut mulai terlihat di sejumlah BUMN, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dua profesional asing yang ditunjuk adalah Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.

 
WNI Tetap jadi Prioritas

Meski membuka ruang bagi WNA, pemerintah menegaskan bahwa tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan strategis BUMN.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut rekrutmen tetap dimulai dari talenta nasional, kemudian diaspora, sebelum mempertimbangkan tenaga asing.

“Kita tetap prioritaskan putra-putri Indonesia terbaik, lalu diaspora, baru internasional,” ujarnya.

 
Arah BUMN Baru

Penunjukan Luke Thomas mencerminkan arah baru rekrutmen BUMN yang lebih terbuka terhadap kompetensi global, terutama pada sektor ekspor komoditas yang bersaing di pasar internasional.

Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan diskusi publik terkait keseimbangan antara kebutuhan talenta global dan prinsip prioritas sumber daya manusia nasional dalam struktur BUMN.