Ringkasan Berita:

• Legislator PDIP peringatkan pelemahan rupiah berpotensi picu PHK dan tekanan ekonomi nasional.
• Kenaikan dolar, biaya energi, dan gangguan pasok ancam keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
• Desa berisiko terdampak gelombang pengangguran, pemerintah diminta siapkan mitigasi dan perlindungan pekerja.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya perekonomian desa buntut rupiah melemah.

Sebagai informasi, data Bloomberg menunjukkan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar AS berada pada level Rp 17.707 per dollar AS pada Jumat (22/5/2026) pukul 10.03 WIB. 

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti terganggunya rantai pasok dan kenaikan harga energi tidak hanya menghadirkan tekanan pada sektor ekonomi, namun berpotensi menciptakan dampak serius terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional.

“Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya bisa masuk ke dapur melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap lapangan kerja,” ungkap Pulung dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI (Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung) itu mengatakan struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih terhubung dengan ekonomi global. 

Banyak sektor industri bergantung pada bahan baku, mesin, maupun komponen impor.

Ketika nilai dolar menguat, energi mahal dan rantai pasok terganggu akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk bertahan.

“Kita tidak ingin pilihan akhirnya adalah pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.

Baca juga: Rupiah Masih Melemah ke Rp 17.667, Pengamat Soroti Perang Iran hingga Kenaikan BI Rate

Masyarakat dan Ekonomi Desa Bisa Terancam

Pulung mengingatkan dampak PHK tidak hanya berhenti di kawasan industri atau pusat-pusat ekonomi perkotaan.

Tetapi, menurutnya, desa dapat menjadi wilayah yang menanggung beban berikutnya ketika pekerja kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman tanpa kepastian penghasilan.

“Jika memicu PHK massal, desa akan menanggung gelombang pengangguran baru. Ini harus diantisipasi sebelum krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial,” tegasnya.

Ia menilai desa tidak dapat diposisikan hanya sebagai tempat kembali ketika situasi ekonomi kota sedang sulit.

Kapasitas ekonomi pedesaan juga memiliki keterbatasan dan perlu dipersiapkan menghadapi kemungkinan arus balik tenaga kerja.

“Jangan sampai desa menjadi tempat pelarian masalah, sementara kapasitas ekonomi dan sosial desa tidak pernah disiapkan untuk menampungnya,” ujar Pulung.

Pemerintah Harus Kerja Keras