Ringkasan Berita:

• The Economist kembali menjadi sorotan setelah laporan kritiknya terhadap ekonomi dan demokrasi Indonesia dibahas kalangan ekonom nasional.
• Ekonom Wijayanto Samirin menilai ada delapan poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari pola reverse planning, tantangan fiskal, hingga independensi Bank Indonesia.
• Ia juga menyoroti iklim usaha yang dinilai makin menakutkan, praktik penegakan hukum tebang pilih, serta kondisi demokrasi yang disebut tengah memasuki “musim dingin”.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan The Economist yang mengkritik kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia terus menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan ekonom nasional.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengaku menemukan sedikitnya delapan poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dari laporan tersebut.

"Saya menemukan delapan poin yang layak untuk di-highlight dari laporan The Economist. Dan semoga dengan menyebut delapan ini lebih didengar oleh Bapak Presiden," tutur Wijayanto dalam diskusi bertajuk "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?", Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Laporan The Economist Jadi Alarm, Ekonom: Ancaman Terbesar Bukan Krisis, Tapi Hilangnya Kredibilitas

Poin pertama yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai mencerminkan pola reverse planning, yakni program diputuskan lebih dulu lalu diperbaiki sambil berjalan.

Ia menilai pola tersebut juga terlihat dalam pembentukan sejumlah lembaga dan program pemerintah yang terus berubah arah dan fungsi dalam waktu singkat.

"Menyedot dana luar biasa, itu sudah banyak dibahas. Tetapi bagi saya yang paling mengkhawatirkan adalah dua program ini seolah-olah menjadi karakter dari cara pemerintah kita menyusun program. Apa itu? Reverse Planning. Diputuskan dulu, mulai jalan, sambil diperbaiki," ungkap Wijayanto.

Poin kedua, berkaitan dengan tantangan fiskal dan potensi penurunan peringkat utang Indonesia. Wijayanto menyebut laporan S&P Global Ratings yang dikutip The Economist menyoroti rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara yang dinilai cukup tinggi.

"Kalau di-downgrade dari Triple B menjadi Triple B minus, hitungan kasar saya suku bunga SBN itu akan naik, bisa hingga 1 persen. Lalu suku bunga korporasi biasanya lebih tinggi lagi," ujarnya.

Selain itu, di poin ketiga ia juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai buruk dan kerap menimbulkan kontroversi di ruang publik.

"Para pejabat kita itu banyak yang salah pilih. Pertama salah pilih kata. Yang kedua salah pilih tempat," ungkap Wijayanto.

Wijayanto juga menilai pembentukan Danantara terlalu dibebani banyak tugas di saat institusi tersebut masih dalam tahap awal pengembangan.

“Baru dibentuk, belum ada visi-misi, belum ada SOP, organisasinya masih belajar, baru nyiapin kantor, dikasih tugas yang maha berat,” ujarnya.

Poin kelima adalah soal independensi Bank Indonesia yang menurutnya mulai dipertanyakan, terutama terkait isu burden sharing dan penempatan figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

"The Economist juga menghighlight Tommy Djiwandono yang masih ada hubungan saudara dengan Pak Presiden diangkat menjadi salah satu Deputi Gubernur BI. Ada rumor yang mengatakan beliau akan didorong untuk bisa menjadi Gubernur BI seperti bapaknya. Tetapi begini, kalau itu terjadi sangat wajar ketika orang mulai mempertanyakan independensi BI," terangnya.