Rupiah Melemah tapi Prabowo Santai, CELIOS Minta Presiden Tak Denial: Harus Akui Kondisi Sebenarnya

Ringkasan Berita:

• Prabowo sebelumnya mengaku merasa heran dengan pihak-pihak yang panik karena rupiah melemah. Padahal, menurutnya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini masih sangat stabil
• Sikap Prabowo yang santai itu dinilai beda oleh Bhima karena menurutnya Presiden tidak boleh denial dengan keadaan.
• Bhima mengatakan, dari sisi masyarakat, banyak data yang diumumkan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan daya beli masyarakat saat ini tertekan.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kondisi sebenarnya yang menjadi penyebab rupiah melemah.

Nilai tukar rupiah sebelumnya melemah hingga Rp17.717 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun, pada hari ini, Senin (25/5/2026), rupiah dikabarkan menguat tipis di tengah dinamika global, yakni tercatat naik sebesar 0,12 persen ke posisi Rp17.696 per dolar AS.

Meski demikian, pergerakan mata uang rupiah ini masih akan terus berfluktuasi mengikuti arus modal masuk (inflow) dan keluar (outflow) di pasar keuangan domestik.

Saat menanggapi nilai tukar rupiah itu, Prabowo sebelumnya mengaku merasa heran dengan pihak-pihak yang panik karena rupiah melemah.

Padahal, menurutnya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini masih sangat stabil dan menyebutkan bahwa orang desa tidak memakai dolar.

Namun, sikap Prabowo itu dinilai beda oleh Bhima karena menurutnya Presiden tidak boleh denial dengan keadaan.

"Jangan pernah denial. Jadi harus akui kondisi sebenarnya, memang APBN-nya berat, penerimaan negaranya juga berat," ucapnya, dikutip dari YouTube Fristian Griec Media, Senin.

Adapun, penyebab rupiah melemah karena kuatnya nilai tukar dolar AS secara global, akibat konflik di Timur Tengah, dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi domestik seperti tingginya kebutuhan devisa untuk impor serta pembayaran utang luar negeri.

Bhima pun mengatakan, dari sisi masyarakat, banyak data yang diumumkan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Mulai dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5 persen pada kuartal pertama kemarin. Tapi begitu kita cek, impor barang konsumsi 1 tahun terakhir itu minusnya 10 persen."

"Artinya kan masyarakat masih mengandalkan impor sebagian, termasuk pangan. Kalau itu turun, tapi pertumbuhan konsumsinya naik tinggi, ini kan berarti datanya enggak matching," jelas Bhima.

Baca juga: Prabowo Targetkan Nilai Tukar Rupiah Rp16.800-17.500 pada 2027, Ekonom: Banyak PR Besar Pemerintah

Selain itu, kata Bhima, daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah saat ini yang paling tertekan karena berbagai kebutuhan hidup meningkat.

Sementara, dalam kondisi ini, pendapatan semakin sulit dan lapangan kerja formal juga terbatas.

"Nah, di kelompok inilah yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian banyak dari pemerintah. Jadi, mereka juga enggak enggak siap ketika menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Mereka akan terancam miskin."