Ringkasan Berita:

• INDEF menyoroti pernyataan Seskab Teddy soal Presiden Prabowo menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinasnya ke luar negeri.
• INDEF menilai kebijakan tersebut mencerminkan adanya celah dalam perencanaan anggaran di internal istana dan setiap agenda kenegaraan seharusnya sudah diantisipasi sejak awal dalam APBN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinasnya ke luar negeri. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa hal tersebut secara aturan pada prinsipnya dimungkinkan. 

Namun, hal itu wajib disertai transparansi penuh dan perencanaan anggaran yang matang agar tidak menimbulkan masalah tata kelola di kemudian hari.

Menurutnya, mekanisme ini tidak boleh menabrak regulasi keuangan negara yang berlaku.

"Secara aturan, penggunaan uang pribadi oleh presiden untuk menutup kekurangan biaya perjalanan luar negeri pada prinsipnya dimungkinkan selama tidak menggunakan mekanisme penggantian yang melanggar aturan keuangan negara dan tidak menimbulkan konflik kepentingan," ujar Rizal saat dikonfirmasi, Selasa (2/6/2026).

Meskipun diperbolehkan secara regulasi dengan syarat ketat, INDEF menilai kebijakan tersebut mencerminkan adanya celah dalam perencanaan anggaran di internal istana. 

Rizal menegaskan bahwa setiap agenda kenegaraan seharusnya sudah diantisipasi sejak awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Namun, seluruh kegiatan kenegaraan pada dasarnya idealnya sudah teranggarkan dalam APBN melalui standar biaya resmi, sehingga kebutuhan pembiayaan tambahan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal dalam perencanaan fiskal negara," lanjut Rizal.

Rizal mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan wilayah abu-abu (grey area) dalam administrasi keuangan publik. Transparansi mengenai asal-usul dana dan bagaimana dana tersebut digunakan sangat krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Di sisi lain, secara tata kelola publik, hal ini tetap perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan grey area dalam administrasi keuangan negara," tegasnya.

Rizal menambahkan, akuntabilitas seorang kepala negara adalah mutlak dalam mewujudkan good governance. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, penggunaan dana pribadi dalam agenda resmi dikhawatirkan dapat memicu spekulasi politik di tengah masyarakat.

Baca juga: Emrus Kritik Gaya Komunikasi Teddy saat Menanggapi Dino Patti Djalal

"Sebab, dalam perspektif good governance, aktivitas kepala negara seharusnya sepenuhnya tercatat, terukur, dan akuntabel agar tidak memunculkan persepsi politis maupun pertanyaan publik terkait sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan dana pribadi dalam kegiatan resmi kenegaraan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai biaya perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa sebagian besar beban biaya kunjungan tersebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Hal itu diungkapkan Seskab Teddy untuk meluruskan persepsi di masyarakat. Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam diplomasi internasional.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Ia juga memberikan klarifikasi terkait kritik publik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir. 

Baca juga: Seskab Teddy Tak Sesuai Job Respons Kritik Dino Patti Djalal, Komunikolog: Seharusnya Bakom

Seskab Teddy menegaskan bahwa perjalanan itu bukan sekadar seremoni atau kunjungan formalitas, melainkan langkah agar memperkuat posisi Indonesia di tengah krisis global.

Teddy menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi Presiden Prabowo hanya bertujuan untuk menunjukkan citra di panggung internasional. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan yang dilakukan memiliki agenda yang jelas dan terencana.

"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujarnya.

Seskab Teddy memaparkan bahwa posisi Indonesia saat ini menuntut keterlibatan aktif dalam menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia. 

Hal ini dinilai krusial untuk memastikan kepentingan nasional, seperti ketersediaan pangan dan energi, tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global.

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia," tambahnya.

Dia memaparkan capaian konkret diplomasi luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo selama 1,5 tahun terakhir. Salah satu hasil signifikan yang dicatat adalah masuknya total investasi asing ke Indonesia dengan nilai fantastis.

Teddy menyebutkan bahwa angka investasi tersebut terhitung sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo hingga saat ini. Data ini merujuk pada catatan resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Total investasi yang masuk dalam 1,5 setengah tahun ini adalah sekitar Ro2.430 triliun, itu data dari BKPM," ujarnya

Ia memberikan contoh nyata dampak dari upaya diplomasi tersebut, salah satunya kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu. Kunjungan tersebut langsung membuahkan hasil berupa komitmen investasi baru.

"Bulan lalu, Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," pungkasnya.