Ringkasan Berita:

• Rupiah pada Rabu pagi melemah 0,44 persen atau 78 poin ke level Rp17.917 per dolar AS, mendekati Rp18.000.
• Ibrahim Assuaibi menyebut tekanan berasal dari ketidakpastian global, konflik Iran-AS, Selat Hormuz, dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
• Di tengah tekanan rupiah, Indonesia masih mencatat inflasi 3,08 persen, PMI manufaktur 50,0, dan surplus neraca perdagangan 5,64 miliar dolar AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (3/6/2026) makin anjlok mendekati level Rp18.000.

Mengutip data Bloomberg, sekitar pukul 10.01 WIB, rupiah sudah ambles 0,44 persen atau 78 poin ke level Rp17.917 per dolar AS.

Tercatat, pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah melemah 34 poin menjadi Rp17.839 dari penutupan sebelumnya di level Rp17.805 per dolar AS.

Baca juga: Menelaah Arah Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi, sebelumnya menyampaikan, ambruknya rupiah dipengaruhi adanya sektor eksternal salah satunya ketidakpastian global yang terus berlanjut.

Terlebih kebijakan Presiden AS Donald Trump terbaru terkait konflik di Timur Tengah dan perubahan tarif impor sebagai faktor utama yang memicu ketidakpastian pasar global.

"Kita melihat ada kontradiksi. Di satu sisi, faktor eksternal sangat dinamis karena pernyataan Trump soal Iran dan Selat Hormuz. Namun di sisi lain, data domestik kita seperti inflasi dan manufaktur masih di zona aman," ujar dia.

Tak hanya itu, pernyataan Trump yang berubah-ubah terkait negosiasi dengan Iran juga justru menjadi ketidakpastian global memuncak.

"Kuncinya ada di Selat Hormuz. Iran sempat menghentikan hampir semua pengiriman, yang mengakibatkan pasokan gas dan minyak dunia tercekik hingga 20 persen. Ini yang membuat harga energi melonjak 50 persen dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah," jelas Ibrahim.

Selain itu, Trump baru-baru ini juga menandatangani proklamasi yang mengubah tarif impor tembaga, aluminium, dan besi.

Proklamasi tersebut diyakini Ibrahim dapat menurunkan tarif untuk beberapa peralatan pertanian dari 25 persen menjadi 15%.

Menurut dia, kebijakan proteksionisme AS ini bertujuan membangun kembali basis industri mereka, namun berisiko mengganggu arus perdagangan global.

Selain berasal dari eksternal, pelemahan rupiah juga terjadi karena adanya faktor internal atau yang berada di dalam negeri meski pemerintah mencatatkan angka yang baik untuk kondisi perekonomian RI.

Dimana, Badan pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2026. 

Selian itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. 

"Adapun secara tahun kalender (year-to-date/ytd) inflasi tercatat sebesar 1,35 persen dan secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,28 persen," kata dia.

Lebih jauh, berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026, setelah terkontraksi ke 49,1 pada April 2026.  

Kendati menunjukkan sinyal positif, sektor industri di RI kata dia, masih dibayangi tekanan biaya bahan baku yang melonjak dan gangguan pasokan yang menahan laju produksi.  

"Berdasarkan laporan S&P Global, posisi PMI pada Mei mengindikasikan kondisi operasional manufaktur yang stabil setelah sempat mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya," kata dia.

"Perbaikan terutama ditopang oleh peningkatan permintaan domestik yang mendorong kenaikan pesanan baru selama 2 bulan berturut-turut. Kenaikan pesanan baru pada Mei menjadi yang tercepat sejak Februari," sambung Ibrahim. 

Kemudian, BPS merilis surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut hingga April 2026 meski ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global belum mereda. 

Tak cukup di situ, kinerja ekspor nonmigas, terutama dari sektor industri pengolahan, menjadi penopang utama surplus perdagangan nasional. 

"Surplus neraca perdagangan secara kumulatif Januari-April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata dia.

Dirinya lantas menyarankan agar pemerintah terus memperkuat pasar domestik untuk meredam guncangan yang datang dari kebijakan-kebijakan tak terduga Donald Trump di masa depan.

"Jika harga energi terus naik akibat konflik Iran, maka biaya produksi di dalam negeri akan membengkak," pungkas Ibrahim.