DPR Khawatir Ancaman Peralihan Pertamax ke Pertalite, Pertamina Harus Jelaskan Stok BBM Subsidi

Ringkasan Berita:

• Komisi VI DPR menilai kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu migrasi konsumen ke Pertalite.
• DPR akan memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan soal dampak kenaikan harga dan kesiapan pasokan energi.
• Risiko gangguan stok BBM subsidi hingga tekanan terhadap sektor usaha menjadi perhatian utama.

TRIBUNNEWS.COM - Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina (Persero) guna meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, terutama potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dinilai berisiko mengganggu keseimbangan pasokan BBM bersubsidi.

Tanda-tanda langkanya ketersediaan BBM bersubsidi seperti Pertalite bahkan telah berlangsung di sejumlah daerah, bahkan sejumlah SPBU lehabisan stok karena lonjakan permintaan.

Pada Minggu (14/6/2026) siang, stok Pertalite di SPBU Keniten, Kelurahan Keniten, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan kosong.

Kekosongan Pertalite sempat terjadi di SPBU Suci, Manyar, Gresik, Jawa Timur pada Kamis (11/6/2026) lalu.

Kemudian Kelangkaan stok Pertalite juga dialami warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (12/6/2026) sore.

Situasi tersebut menjadi perhatian anggota dewan di Senayan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu isu yang perlu diantisipasi setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Menurutnya, migrasi konsumen secara besar-besaran dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi dapat menimbulkan persoalan baru jika tidak diikuti kesiapan distribusi dan ketersediaan stok yang memadai.

"Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," kata Adisatrya dikutip dari laman DPR.

Rencana pemanggilan Pertamina tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi terhadap distribusi energi nasional maupun kondisi pasar bahan bakar di dalam negeri.

Adisatrya menegaskan pemerintah dan Pertamina perlu melakukan langkah mitigasi sejak dini apabila terjadi peningkatan konsumsi Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar dengan Pertamax.

Menurut dia, ketersediaan stok harus menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.

Komisi VI DPR, kata dia, akan mengawasi langkah-langkah yang disiapkan Pertamina dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika harga minyak dunia dan perubahan perilaku konsumen.

Baca juga: Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU Ponorogo, Gresik dan Wajo, Warga Terpaksa Beli Pertamax

Ia menilai distribusi energi yang lancar menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal.

Selain persoalan stok BBM, DPR juga menaruh perhatian pada dampak kenaikan harga energi terhadap dunia usaha.

Adisatrya mengatakan biaya logistik merupakan salah satu komponen terbesar dalam aktivitas bisnis sehingga kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa.

Ketika ongkos distribusi meningkat, harga barang di tingkat konsumen juga berisiko mengalami kenaikan.

"Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa efek berantai dari kenaikan biaya logistik perlu diantisipasi agar tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Komisi VI DPR juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Adisatrya, kelompok usaha skala kecil umumnya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menyerap kenaikan biaya operasional dibandingkan perusahaan besar.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berujung pada penurunan produktivitas usaha maupun pengurangan tenaga kerja.

"Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut.

DPR menilai perlindungan terhadap sektor usaha produktif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, Adisatrya menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari tekanan eksternal yang sedang dihadapi pemerintah.

Ia menyebut konflik geopolitik yang berkepanjangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak menjadi faktor yang meningkatkan beban pengelolaan sektor energi nasional.

"Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang pemerintah untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi semakin terbatas.

Komisi VI DPR memastikan akan terus mengawasi implementasi kebijakan energi pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyesuaian harga BBM tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan fiskal negara, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adisatrya menegaskan DPR akan terus mencermati perkembangan situasi, termasuk hasil evaluasi Pertamina terkait distribusi BBM dan perubahan pola konsumsi masyarakat pascakenaikan harga BBM non-subsidi.

"Kami ingin memastikan kebijakan energi yang diambil tetap seimbang antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha," papar dia.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Dampak kenaikan harga Pertamax mulai terasa di berbagai daerah.

Pertalite cepat habis di SPBU, membuat warga harus mengantre hingga malam hari.

Banyak pengendara akhirnya terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal, menambah beban ekonomi di tengah tekanan harga bahan bakar.

Harga Pertamax saat ini adalah Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dijual Rp 17.000 per liter.

Harga Pertalite ditetapkan pada angka Rp 10.000 per liter.

Selisih harga Pertamax dengan Pertalite adalah Rp 6.250 per liter, sedangkan selisih Pertamax Green dengan Pertalite sebesar Rp 7.000 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian dilakukan sesuai mekanisme evaluasi dan regulasi yang berlaku.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Ia memastikan stok Pertamax dan Pertamax Green tetap tersedia di seluruh SPBU Pertamina.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," jelasnya.

Pertamina juga menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter disebut membuat selisih harga dengan Pertalite semakin lebar, sehingga konsumsi BBM subsidi meningkat di sejumlah daerah dan memicu kelangkaan serta antrean panjang di SPBU.

(*)