TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, keputusan soal lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) sore.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemrintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berfikiran kita berpikir ke arah lock down," lanjutnya.

Baca: Rapat Online Jokowi Bersama Para Menteri, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona

Baca: Manfaat, Langkah dan Waktu yang Diharuskan untuk Cuci Tangan, Satu di Antara Cara Cegah Virus Corona

Baca: Kenali Ciri-ciri dan Gejala Orang Terkena Virus Corona, Berikut 11 Cara Pencegahan Covid-19

Jokowi menekankan bahwa saat ini yang perlu dilakukan yakni mengurangi aktivitas diluar rumah.

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi dari satu tempat, ke tempat yang lain," kata Jokowi.

Masyarakat perlu menjaga jakar dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko membawa lebih besar membawa penyebaran covid-19.

"Menjaga jarak dan mengurangi kerumuman orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran covid-19" jelas Jokowi.

Baca: Presiden Akhirnya Turuti Permintaan WHO, Jokowi Umumkan Indonesia Darurat Nasional Virus Corona

Baca: Pernyataan Jokowi soal Corona di Indonesia: Saatnya Kerja di Rumah

Baca: Klarifikasi WHO Terkait Mitos Virus Corona: Cuaca Panas Tak Bisa Cegah Penyebarannya

Jokowi juga meminta penyediaan moda transportasi juga tetap ada dengan catatan tingkat kebersihan juga ditingkatkan.

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang didalam moda transportasi tersebut," jelas Jokowi.

Terkait kebijkan yang berdampak besar, Jokowi meminta kepada kepala daerah agar membahasnya terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas covid-19." terangnya.