TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritisi beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani virus corona di Indonesia.

Satu di antaranya adalah perbedaan kebijakan antara pusat dan darerah.

Menurutnya pemerintah pusat dan daerah harus berjalan bersama dan tidak ada lagi istilah oposisi.

"Sekarang kita tidak ingin bermain oposisi atau tidak oposisi. Ini masalah yang tidak mengenal oposisi atau koalisi. Ini ada kebijakan di atas keputusan di tengah eksekusi di bawah sampai ke  lapangan semua in line bahwa kita sedang menghadapi pandemik," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (16/3/2020).

Menurutnya pemerintah Indonesia jangan meremehkan virus corona ini jika tidak ingin mengalami kejadian seperti Italia yang merupakan negara nomor dua terbanyak penderita virus corona.

"Kalau di Italia kita menghadapi tsunami. Sekarang ini di Italia dipilih mana yang bisa diselamatkan mana yang tidak," imbuhnya.

Baca: Gubernur Sumatera Barat Tambah Rumah Sakit Rujukan Corona

Mardani menambahkan jika pemerintah sebaiknya melakukan beberapa langkah salah satunya memberikan subsidi kepada Rumah Sakit  yang menjadi rujukan penderita virus corona.

"Anggaran berapa subsidi yang akan diberikan ke Rumah Sakit yang akan mengelola, ingat beberapa rumah sakit kita ini hidup segan mati pun tidak karena belum selesai masalah BPJS," ungkapnya.

Selain itu, Mardani juga mengkritisi kebijakan Jokowi yang belum ada rencana memberlakukan lockdown untuk Indonesia.

Menurutnya pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas untuk mengurangi penyebaran virus  corona ini.

"Lockdown atau tidak, saya senang, saya bahagia, monggo ambil wewenangnya. Kalau tidak ada slowdown atau lockdown akan ada ledakan pandemi. Tapi ketika kita lockdown atau slowdown kita akan mampu."

"Slowdown atau lockdown monggo dibuat, kalau imbauan di rumah saja, beribadah, bekerja, tidak bisa imbauan, sekarang bukan saatnya kita berdoa saja atau imbauan saja."

"Mana aturannya, Singapura sudah jelas, bahwa social distancing minimal satu meter, namanya tempat duduk harus ada jarak, di kita mana?" ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan, keputusan soal lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.