Para Gubernur Diminta Beri Imbauan Physical Distancing pada Masyarakat untuk Cegah Corona
Doni Monardo mengatakan, para gubernur diminta untuk menyampaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak fisik kepada masyarakat.
Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, para gubernur diminta untuk menyampaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak fisik kepada masyarakat.
Demikian seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar para pemimpin ataupun pejabat daerah untuk mengimbau masyarakat disiplin menerapkan arahan ini.
"Physical distancing ini bisa diterjemahkan oleh para gubernur dan seluruh pejabat di daerah, dengan jaga jarak yang aman, dan disiplin untuk melaksanakannya," ujar Doni, dikutip dari YouTube siaran langsung Kompas TV, Selasa (24/3/2020).
Baca: Virus Corona Bikin Penumpang MRT Turun Drastis, di Akhir Pekan Cuma 5.000-an Orang
Menurutnya, kebijakan untuk menjaga jarak ini diterapkan di tempat umum dan di dalam rumah dengan keluarga.
"Jaga jarak ini tak hanya berlaku di tempat umum, tapi juga rumah tangga," katanya.
"Di antara keluarga, belum tentu semuanya negatif, belum tentu semuanya aman dari virus corona ini," jelas Doni Monardo.
Selain itu, karena menjaga jarak fisik ini jadi prioritas utama, gubernur diminta untuk menyampaikan informasi ini hingga tingkat desa.
"Penjelasan tentang jaga jarak, harus menjadi prioritas dalam setiap kesempatan."
"Bapak presiden menekankan agar para gubernur ini menyampaikan pada tingkat paling rendah yakni desa dan kelurahan," ujarnya.
Baca: Luqman Hakim: Test Corona Harus Prioritaskan Tenaga Medis dan Masyarakat
Organisasi yang ada di tingkat kelurahan maupun desa juga harus dilibatkan dalam menerapkan physical distancing ini.
"Juga harus melibatkan semua yang ada di kelurahan itu, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW."
"Saatnya kita saling bahu-membahu, tolong menolong," imbuh Doni Monardo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah daerah tak boleh mengambil kebijakan lockdown atau mengisolasi wilayah yang terjangkit virus corona.
Jokowi menyebut, setiap negara memiliki karakter, kedisiplinan, dan budaya yang berbeda-beda.
Baca: Alami Stres Akibat Informasi Berlebih Soal Corona? Ini Cara Mengatasinya