Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Yusril Sebut Status Darurat Sipil Tak Cocok untuk Corona: Jangan Kehilangan Kejernihan Berpikir

Yusril Ihza Mahendra menyebut penetapan status darurat sipil tak cocok untuk mengatasi wabah virus corona.

Yusril Sebut Status Darurat Sipil Tak Cocok untuk Corona: Jangan Kehilangan Kejernihan Berpikir
KompasTV
Yusril Ihza Mahendra usai melangsungkan rapat dengan Menteri Perhubungan dan Menko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Kamis (7/11/2019). (KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA) 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menyebut penetapan status darurat sipil tak cocok untuk mengatasi wabah virus corona.

Menurut Yusril, status darurat sipil yang disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digunakan untuk pemberontakan dan kerusuhan.

Terlebih status darurat sipil membuat milter memainkan peran penting untuk mengontrol keadaan.

"Darurat sipil terkesan repressif. Militer memainkan peran sangat penting kendalikan keadaan," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Yusril mengatakan, penetapan status darurat sipil mengacu pada Perppu No 23 Tahun 1959.

Baca: Jokowi Naikkan Anggaran Kartu Pra Kerja Jadi Rp 20 Triliun untuk 5,6 Juta Penerima

Dalam Perppu tentang kedaruratan sipil itu termaktub berbagai ketentuan seperti melakukan razia dan penggeledahan yang hanya relevan digunakan untuk menghadapi pemberontakan dan kerusuhan.

Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi yang biasa digunakan sebagai alat untuk propaganda kerusuhan dan pemberontakan juga tidak relevan digunakan mengatasi wabah Covid-19.

Yusril mengatakan, ia pernah menggunakan pasal-pasal darurat sipil itu untuk mengatasi kerusuhan di Ambon tahun 2000 di era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kala itu, kata Yusril, Gus Dur akhirnya setuju menyatakan darurat sipil dan meminta mengumumkannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Yusril mengatakan, saat itu status darurat sipil mampu meredam kerusuhan bernuansa etnik dan agama tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Ifa Nabila
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas