Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Ketimbang Darurat Sipil, Pengamat Sarankan Pemerintah Lakukan Karantina Wilayah

Pengamat menyarankan pemerintah agar melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19, dibanding darurat sipil.

Ketimbang Darurat Sipil, Pengamat Sarankan Pemerintah Lakukan Karantina Wilayah
AFP/Juni Kriswanto
Polisi menggunakan kendaraan water cannon melakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan protokol sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/3/2020). AFP/Juni Kriswanto 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah ketimbang darurat sipil dalam menangani Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Piter dalam program Sapa Indonesia Pagi yang dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (31/3/2929).

Sebelumnya Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melompat pada kebijakan darurat disiplin kalau kondisi di Indonesia semakin memburuk.

"Presiden malah melompat, kalau misalnya keadaannya memburuk kita akan melakukan darurat sipil, itu lebih keras dari karantina wilayah," ujar Fadjroel yang juga menjadi narasumber di acara tersebut.

Fadjroel mengatakan, darurat sipil dalam konteks ini berbeda dengan situasi saat terjadi konflik ataupun pemberontakan.

Baca: UPDATE Corona Hari Ini, 1 April 2020: Angka Kematian di Italia dan Spanyol Melampaui China

Baca: Kapan Pandemi Corona di Indonesia Berakhir? Alumnus Matematika UI Ungkap Skenario Prediksi Covid-19

Pernyataan Fadjroel ini mendapatkan kritikan keras dari Piter.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam (KEMENKEU)

"Saya sebenarnya disitu kehilangan konteksnya," ujar Piter.

Karena menurutnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, seharusnya pemerintah lebih merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Kita 'kan berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Piter.

"Yang itu jelas rujukannya adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan," imbuhnya.

Halaman
1234
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas